IHW: Hadapi UU JPH, Kesiapan BPJPH Belum Maksimal

0
88

Jakarta.- Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah dikuatkan dengan landasan operasional Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah terbit,
menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar sesuai dengan Pasal 4 UU JPH di mulai 5 tahun sejak berlakunya undang-undang.

“Hal ini sejalan dengan Pasal 67 UU JPH, artinya ketika undang-undang ini di undangkan pada tanggal 17
Oktober 2019, maka kewajiban bersertifikasi halal dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019. Persoalannya adalah, apakah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah siap melaksanakan fungsinya sebagai badan sertifikasi halal dan pelaksana sistem jaminan
halal,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) DR. Ikhsan Abdullah dalam seminar ‘Advancing Halal Auditor Technique’ yang diselenggarakan LPPOM MUI DIY, Rabu (17/7/2019).

Dengan kesiapan BPJPH yang sangat minim rasanya tidak mungkin BPJPH dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Selain belum memiliki Auditor Halal yang tersertifikasi, juga belum ada satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terbentuk dan telah
mendapatkan akreditasi, padahal kedua instansi tersebut adalah mutlak keberadaannya untuk menjalankan pemeriksaan atas produk yang dimintakan sertifikasi halal.

Akan tetapi undang-undang tidak boleh terhambat pelaksanaannya karena berkaitan dengan
kepastian dunia usaha dan kepastian hukum, oleh karenanya dibutuhkan solusi yang tepat
agar undang-undang tetap dapat dijalankan, BPJPH tetap ada dan lembaga sertifikasi yang telah siap yang selama ini berfungsi sebagai badan sertifikasi halal tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya.

Maka, lanjut Ikhsan, “ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH yang diperkuat oleh BPJPH adalah sebagai solusi untuk menjawab kegamangan dunia usaha. Dunia usaha dan industri dalam negeri serta badan sertifikasi halal luar negeri, yang selama ini mendapatkan pengakuan (recognition) atas 44 lembaga serfikasi halal asing yang terdiri
dari 26 negara memerlukan kepastian. Bagaimana kewenangan sertifikasi halal dijalankan
dan kepada siapa lembaga tersebut mengajukan permohonan (recognition),” tegasnya.

Jawaban ini diperlukan segera demi kenyamanan dan kondusifitas dunia usaha serta industri. Solusi yang terbaik pada saat ini adalah mengakomodir semua kepentingan dan dukungan dari semua
stakeholder yaitu BPJPH, MUI, LPPOM MUI, dunia usaha dan Kementerian terkait. Solusi yang
dimaksud adalah bahwa sementara BPJPH masih belum siap dengan berbagai instrument, regulasi, kelembagaan, sistem, standar, tarif dan lain-lain.

Menurut Direktur IHW, “sementara BPJPH dapat diposisikan sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia.
Sertifikasi halal untuk sementara tetap dilaksanakan oleh LPPOM MUI dengan skema LPPOM MUI tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga sertifikasi halal, dokumen hasil pemeriksaan yang selama ini disebut dengan istilah scientific judgement dapat di ajukan ke komisi fatwa MUI untuk dimintakan fatwa,” tuturnya.

Setelah fatwa dikeluarkan berserta logonya (seperti logo yang berlaku saat ini), selanjutnya dimintakan registrasi kepada BPJPH untuk
diberikan sertifikat halal atas produk. Bila solusi dengan skema ini dapat dijalankan, maka dipastikan bahwa kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 dapat berjalan dengan baik.

Sebaliknya, LPPOM MUI yang saat ini memliki perwakilan di 34 Provinsi dari Aceh hingga
Papua Barat dan 1.061 Auditor Halal harus diberikan penguatan kelembagaan dan penambahan Auditor Halal. “Karena memasuki mandatory sertifikasi halal, diperlukan puluhan ribu Auditor yang harus siap dalam waktu yang cepat,” jelas Ikhsan.

Semasa solusi dengan skema ini dijalankan, maka BPJPH harus menyiapkan infrastruktur,
organisasi dan lain-lain yang diperlukan sehingga kemauan undang-undang agar sistem
jaminan halal dilaksanakan oleh BPJPH, benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik tidak
trial and error. Karena berkaitan dengan keberlanjutan dunia usaha, fungsi BPJPH yang wajib
mendorong kemajuan industri halal di Indonesia. (Elwan)


Komentar Anda?