IHW Akan Menggelar Workshop Gratis Bagi Pelaku Usaha

0
170

Inapos, Jakarta.- Tahun ini, kewajiban produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan benda-benda lain untuk diberi sertifikat halal dimulai. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk itu Indonesia Halal Watch (IHW) akan menggelar workshop pelatihan dan pendampingan gratis untuk UKM, hal itu dengan syarat UKM yang akan mengajukan Sertifikasi Halal.

Direktur Eksekutif IHW Dr. Ikhsan Abdullah mengatakan, mengingat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mulai efektif berlaku pada bulan Oktober 2019 (dimulainya mandatory sertifikasi atau wajib bersertifikasi halal), maka semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikasi halal. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Sosialisasi dan edukasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus benar-benar dilakukan secara massive kepada dunia usaha dan masyarakat, karena ketentuan Pasal 4 UUJPH ini akan berimplikasi hukum bagi dunia usaha bila sampai batas waktunya tiba, maka pelaku usaha yang produknya belum bersertifikasi halal akan terkena sanksi berupa denda ataupun sanksi pidana. Sebagaimana ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH (dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00),” kata Ikhsan dalam siaran persnya, Senin (25/03/19).

Hal-hal penting tersebut yang menjadi perhatian Indonesia Halal Watch untuk mengadakan acara Workshop dengan mengangkat tema ‘Pelatihan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha – UKM Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal’, yang akan dilaksanakan esok hari, Selasa 26 Maret tahun 2019 di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat.

Pelatihan ini langsung diberikan oleh para narasumber dari Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPOM RI dan Para Pakar halal dari IHW dan didampingi oleh Artis sekaligus Pegiat Halal, Dr. Marissa Haque.

Ikhsan menambahkan, “khusus untuk pelaku usaha UKM diberikan ‘Seat Gratis’, hasil workshop dan pelatihan ini diharapkan pelaku usaha siap untuk sertifikasi halal, sehingga terhindar dari sanksi UU JPH,” harapnya. (Elwan)


Komentar Anda?