Hj. Yuningsih : Pemprov Jabar Segera Gelontorkan Kompensasi Bagi Warga Terdampak Covid-19

0
731

KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menggelontorkan kompensasi bagi keluarga miskin baru terdampak covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Yuningsih kepada inapos.com, Jum’at (3/4/20).

“Kompensasi tersebut akan diberikan kepada keluarga miskin baru selama empat bulan,” ujar Yuningsih.

Menurutnya, ada enam kategori keluarga yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut yang datanya akan diverifikasi oleh pemdes masing-masing.

Pertama, Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020. Kedua, Non DKTS pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

“Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu, pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua, (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap,” urainya.

Ketiga, lanjut dia, di bidang pariwisata. Empat, di bidang transportasi. Lalu lima, pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil, Dan kriteria terakhir (keenam), yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung.

Politisi PKB ini mengungkapkan, hasil musyawarah komisi 2 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelontorkan anggaran Rp3 – 5 triliun untuk bantuan senilai Rp500 ribu/bulan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak COVID-19.

Besaran bantuan Rp500 ribu yang rencananya diberikan selama dua bulan dan maksimal empat bulan, bantuan tersebut sepertiganya berupa uang tunai sebesar Rp150 ribu dan dua pertiganya atau sebesar Rp350 ribu bantuan dalam bentuk bahan pangan berupa Beras 10 kg Rp128.000, Makanan kaleng 4 kaleng Rp. 43.000, Gula pasir 1 kg Rp 12.500, Minyak Goreng 2 liter Rp 22.000, Terigu 1 kg Rp 8.650, Vitamin C 1 paket Rp 97.450, dan Mie Instan 16 bungkus Rp. 38.400.

“Bantuan yg akan diberikan oleh Pemerintah Prov.Jawa Barat adalah Rp.500.000 per KK perbulan, selama 4 Bulan untuk warga yg tdk menerima BPNT dari pusat dalam rangka mengurangi beban karena adanya Corona, bantuan se jabar ada1.618.480 Kepala Keluarga, Kabupaten Cirebon ratting ke 2 setelah Kabupaten Garut mendapatkan 123.413 KK. “ungkapnya.

Dijelaskannya, sesuai arahan Gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN (pemerintah pusat).

Pemprov harus memantau dengan ketat pemadanan data tersebut agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

“Jadi memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah pekerja yang sesuai kriteria dan data dibuat secara objektif oleh masing-masing kepala daerah, “pungkasnya. (Kris)