Hidayat Alamsyah : SIM Seumur Hidup Tak Masuk Akal

0
390

KOTA SUKABUMI.- Maraknya Alat Peraga Kampanye (APK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjanjikan tentang SIM Seumur Hidup dan Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, dinilai tidak realistis. Pasalnya jika janji PKS tersebut terealisasikan, maka akan berdampak negatif.

Menurut Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kota Sukabumi Hidayat Alamsyah, wacana PKS itu sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Pasalnya hal yang membuat tidak masuk akal adalah program tersebut tidak hanya ditawarkan oleh Caleg PKS DPR-RI saja, akan tetapi surut hingga ke daerah, sehingga jika janji politik tersebut digulirkan oleh Caleg DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten maka jelas sudah melebihi kewenangan dan Tugas Pokok dan Pungsi (Tupoksi) DPRD.

“Pengetahuan saya, ketika program PKS tersebut hanya ditawarkan oleh Dewan Pusat maka saya anggap masih masuk akal, karena produk yang dilahirkan oleh pusat adalah Undang-Undang (UU), berbeda dengan DPRD yang hanya sebetas Peraturan Daerah (Perda) bukan UU,” katanya.

Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kota Sukabumi ini menegaskan, untuk masalah SIM itu, sesungguhnya masuk kedalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PBBP) ditambah dengan tidak mudahnya seseorang untuk bisa mendapatkan SIM karena adanya  perayaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Jika SIM seumur hidup diberlakukan maka, kriteria orang yang bisa memiliki SIM tidak terkontrol, dan bisa berdampak sistemik terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas” tegasnya.

Terkait dampak negatif yang dimaksud Hidayat adalah, dengan dihapuskannya pajak kendaraan bermotor maka akan mengurangi pendapatan APBN dan berdampak pada laju pembangunan. Serta dapat meledaknya jumlah pemilik kendaraan bermotor dan berpotensi meningkatnya titik-titik kemacetan di kota kota di indonesia.

“Analogi nya seperti ini, setiap kendaraan yang membayar pajak, pajaknya itu masuk kedalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pembayaran pajak tersebut sudah termasuk asuransi terhadap pengguna yang mengalami kecelakaan yaitu Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” ungkap Hidayat saat dihubungi via selulernya Rabu (20/2/19).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar setiap Partai Politik (Parpol) lebih baik menawarkan program yang masuk akal dan terdapat adanya nilai edukasi politik yang dapat diterima oleh warga masyarakat.

“Kedua hal tersebut berperan dalam membangun sarana dan prasarana pengguna kendaraan bermotor. Namun jika dihapus maka beban negara akan meningkat dan di sisi lain daerah mengalami penurunan PAD,” pungkasnya. (Eko Arief)