Inapos, Surabaya.- Pusat Halal (Halal Center) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menyelenggarakan seminar halal bertemakan ‘Persiapan Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Tinjauan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah’,Sabtu (30/03). Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr. H. Ikhsan Abdullah mengatakan dalam seminar tersebut telah merekomendasikan beberapa hal diantaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar fokus membentuk Kantor Perwakilanya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Membentuk Lembaga Pemeriksa Halal ( LPH) di seluruh Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan minimal 3 orang Auditor Halal setiap LPH, sebagai bentuk kesiapan BPJPH melaksanakan Mandatory (wajib) Sertifikasi Halal,” ucap Ikhsan dalam pesan elektroniknya, Senin (01/03/19).

BPJPH selama ini hanya membentuk Halal Center di berbagai Perguruan Tinggi Negeri, Halal Center di Universitas hanya akan berfungsi sebagai Research Halal, tidak dapat berfungsi sebagai LPH, karena akan bersinggungan dengan kewenangan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Oleh karena itu, “harus membentuk Auditor halal, karena memasuki mandathori sertifikasi halal paling sedikit diperlukan 25.000 orang Auditor untuk mensertifikasi produk UKM yang berjumlah 4.6 juta di luar, yang saat ini telah bersertifikasi halal,” pungkasnya.

Ia juga mengharapkan, BPJPH agar segera melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Sertifikasi Auditor Halal, sehingga output atau hasil dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan BPJPH menjadi Auditor Halal, bukan menjadi Calon Auditor karena tidak memperoleh Sertifikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf F UUJPH yang mengatur, bahwa Sertifikasi Auditor dilakukan oleh MUI. Maka Diklat Auditor harus memiliki payung hukum berupa perjanjian kerjasama antara BPJPH dan MUI juga dalam rangka akreditasi LPH.

BPJPH agar mempergunakan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang selama ini telah dipergunakan oleh LPPOM MUI, yakni AHAS 23000 dan semua peraturan Dan ketentuan SJH yang selama ini berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, untuk mempermudah dunia usaha, murah dan efisien, tidak perlu membeli sistem baru, karena untuk membangun sebuah sistem. Disamping mahal juga perlu waktu dan penyesuaian yang bakal merepotkan dunia usaha karena harus menyesuaikan dengan sistem yang baru lagi.

Seminar juga merekomendasikan agar BPJPH mengadopsi Auditor Halal serta sistem yang sudah ada dan berlaku secara mutatis dan mutandis sehingga tidak menimbulkan beban dan persoalan baru bagi dunia usaha dan Industri, sejalan dengan semangat Pasal 59 dan Pasal 60 UUJPH.

Peserta seminar juga merekomendasikan agar BPJPH fokus menyiapkan 10 draft PP Jaminan Halal dan draft peraturan Menteri Agama sesuai amanat UUJPH. “Meminta kepada Kementerian Keuangan untuk besaran tarif sertifikasi halal dan menetapkan skema pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan UKM,” terang Direktur Eksekutif IHW.

Seminar halal Unair ini diselenggarakan untuk yang kedua, sebagai bentuk perhatian yang serius dari Unair atas implementasi UU nomor 3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) agar Indonesia segera leading di Industri Halal dan Keuangan Syariah.

Seminar juga dihadiri oleh Kepala BPJPH Prof Dr Sukoso, Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH, MH, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Drs Ainul Yakin APt Sekretaris MUI Jatim, Kepala Pusat Halal Unair Dr.drh Mustafa Helmy Efendy, serta dihadiri oleh Para Direktur Halal Center Universitas Diponegoro, Universitas Syiah Kuala, Salman ITB, UIN Malik Ibrahim, UNS Solo, Unsud, Univ Brawijaya dan Perwakilan dari BPD Aceh, Drh Zulyazaini. (Elwan)


Komentar Anda?