Hasil LHP BPK RI, Beberapa OPD di Kabupaten Cirebon Belum Tertib Aturan

0
50

CIREBON,- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2020.Dari data yang ada, pengelolaan persediaan pada Lima OPD Belum Tertib menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut.

Kepada Inapos, Humas Lembaga Kajian Informasi Nusantara (LAKIN) Budi Permana pada Senin (27/9/2021) menyampaikan bahwa Pemkab Cirebon menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 66.512.942,07 dan per 31 Desember 2019 senilai Rp.51.612.326.166,78 merupakan hasil stock opname.

“Hasil stock opname dan pemeriksaan secara uji petik BPK RI atas penatausahaan persediaan TA 2020 pada 5 OPD menunjukkan permasalahan. Menurut BPK RI, Dinas Kesehatan (Dinkes) terjadi selisih pada Laporan persediaan di Dinkes. Demikan pada ketiga OPD lainnya,” papar Budi.

Masih menurut Budi, dirinya menyayangkan pula telah terjadi kesalahan pengganggaran pada Belanja Barang dan Jasa pada salah satu Dinas. “Lembaga kami melalui Direktur Investigas sedang melakukan pengumpulan beberapa bukti dan informasi terhadap dinas tersebut. Jika semua telah cukup bukti untuk melengkapi hasil audit BPK RI, kita akan laporkan ke APH bila indikasi korupsinya jelas,” tambahnya.

Sampai berita ini diturunkan, redaksi belum dapat menggali tanggapan dari pihak-pihak terkait.(Cep’s)