Hakim PTUN Putuskan, Prosedur Sudin Citata Cacat Hukum

0
76

Jakarta.- Idham Qrida Nusa salah satu warga Pademangan, Jakarta Utara kini dapat bernafas lega. Pasalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, telah memutus perkara yang menimpa 15 rumah diantaranya rumah Idham Qrida Nusa saat pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota (Sudin Citata) Jakarta Utara, dimana dalam pembongkaran untuk dilakukannya perhelatan Asian Games 2018 sehingga mengharuskan pelebaran jalan tol Kemayoran.

Adapun Pembacaan putusan dengan perkara nomor 110/G/2019/PTUN.JKT dengan tergugat Sudin Citata, Jakarta Utara, Selasa (10/9/2019).

“Menimbang bahwa seluruh keputusan objek sengkata diatas cacat yuridis dari segi prosedur. Sehingga gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian,” ucap Ketua Majelis Hakim Enrico Simanjuntak, S.H, M.H.

Dalam putusannya, PTUN memerintahkan meminta tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembongkaran dengan nomor  274-1.7581 tanggal 25 Februari 2019, yang ditujukan kepada pemilik bangunanan Jalan Pademangan VIII No. 62  RT004/RW010, Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Seusai membacakan keseluruhan amar putusan, Majelis Hakim mengatakan, bagi pihak yang tidak sependapat atau tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, silahkan mempelajari ketentuan pasal 122-130 UU Peradilan TUN.

“Saudara punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jika tidak sependapat dengan keputusan ini,” pungkasnya.

Setelah sidang putusan, Idham Qrida Nusa saat diwawancarai awak media mengucapkan rasa syukur, bahwa surat permohonan dikabulkan untuk membatalkan Surat Perintah Bongkar (SPB).

“Intinya prosedur cacat hukum. Yang seharusnya ada surat peringatan satu, dua dan ketiga. Tapi ini hanya satu langsung keluar Surat Perintah Bongkar (SPB),” ujar Idham yang didampingi kuasa hukumnya Setianingsih, SH., MH dan Prili, SH.

Ia menambahkan, jadi kemenangan ini tidak hanya untuk kami atau saya saja tapi juga kemenangan bagi warga Pademangan sebanyak 15 rumah.

Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan seperti yang di nikmati warga warga lainnya, sambung Idham. “Karena selama ini dalil mereka 8 meter sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, karena itu lewat dari jalan tol sedangkan dalam tol wewenangnya adalah Kementerian PUPR, bukannya Pemda,” tegas Idham.

Selanjutnya, Idham juga akan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan perdata. Karena dirinya mengalami kerugian imateril yang lebih besar. “Dampak kerugian imateril lebih besar ya, kalau materil tidak seberapa. Iya, jadi stres, enggak berani tampil di depan umum, karena kan dipasangi surat perintah bongkar dan disegel segala,” ucapnya.

Idham sesalkan atas peristiwa itu, dirinya mengungkapkan rumah saya pertama sudah dicoret, sudah disilang waktu pemeriksaan setempat. Terus terang istri saya, keluarga saya itu, kan tadinya usaha di lantai bawah, sampai sekarang enggak mau buka usaha lagi, karena stres.

Ditempat yang sama, pihak tergugat akan mengajukan upaya banding terkait putusan persidangan PTUN ini. “Dasarnya kita, pada putusan kita menolak, karena kita menolak putusan, makanya kita akan mengajukan banding,” tegas salah seorang kuasa hukum tergugat Tri Lestari. (Elwan)


Komentar Anda?