Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi. Doc pribadi

KAB CIREBON.- Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat Sidkon Djampi mengapresiasi Pelantikan Pengurus PCNU Kabupaten Cirebon di Paseban Kramat Sunan Gunung Djati.

Menurutnya tempat tersebut sangat cocok mengingat misi budaya yang diemban dalam perjuangan dakwah.

Hal demikian diungkapkan Kang Sidkon sapaan akrabnya saat menghadiri Pelantikan Pengurus PCNU Kabupaten Cirebon masa khidmat 2022-2027 di Paseban Makam Sunan Gunung Jati, Sabtu (24/9/22).

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat ini menjelaskan, sosok Sunan Gunung Jati merupakan umara (pemimpin) sekaligus ulama yang terkenal dengan wasiat ‘ingsun titip tajug lan fakir miskin‘ yang mempunyai makna dalam bagi sendi kehidupan di masyarakat.

Implementasi Tajug, Sidkon memaknainya dengan fungsi dakwah pesantren. Sedangkan fakir miskin yakni fungsi pemberdayaan masyarakat.

“Dua makna ini sangat pas dengan apa yang sedang diperjuangkan yakni implementasi Undang-undang Pesantren dan Perda Pesantren Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Hal ini sejalan dengan dua misi perjuangan utama Perda Pesantren yakni fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan, dalam hal ini pemberdayaan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Legislator PKB Dapil Jabar XII ini mengutarakan, implementasi Perda Pesantren harus menjadi titik perhatian bersama termasuk juga oleh elemen Masyarakat khususnya adalah adalah Nahdlatul Ulama.

“PCNU Kabupaten Cirebon punya kewajiban juga untuk mengawasi, mengarahkan implementasi Perda Provinsi Jawa Barat apalagi Perda ini secara nasional adalah pendapat pertama di Indonesia,” ujarnya.

Terkait fasilitasi APBD Provinsi Jawa Barat  memang tidak bisa maksimal. Oleh karenanya harus berkolaborasi harus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota, seperti di Cirebon yang mana jumlah Pesantren sangat banyak.

“Kalau itu hanya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih sangat kurang. Untuk itu harus bersinergi berkolaborasi dengan Perda Pesantren yang dilahirkan di tingkat kabupaten,” terangnya.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam mengawal implementasi Perda Pesantren Jawa Barat ini bisa berkolaborasi bersinergi dengan elemen masyarakat khususnya adalah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya. (Kris)