Gepak Desak KPK Segera Periksa Bos PT. Jonjoro Grup

0
567

Inapos, Jakarta.- Korupsi menjadi potret buruk di dalam sebuah Pemerintahan maupun Negara yang telah meresahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan merugikan keuangan Negara, maka hukum sebagai kekuatan Negara untuk mengikat dan memaksa bandit intelektual yang mencoba menggelapkan atau melakukan tindak pidana korupsi ataupun berkonspirasi melakukan penyuapan perlu di basmi secara tuntas. Melalui panglima tertinggi yakni hukum yang di berlakukan di dalam Negara.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Rahmat Himran mengatakan, watak neokolonialisme kuno yang menjelma dengan penjajahan gaya baru melalui korupsi perlu di antisipasi oleh Negara dan menjadi tugas suci bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk membasmi sampai ke akar-akarnya, karena kita semua mengetahui bahwa KPK yang terlahir dari rahim Reformasi yaitu mempunyai tujuan untuk menumpas kasus korupsi yang berada di Indonesia tanpa ada unsur pandang bulu.

“Melalui kajian secara spesifik maka menjadi tugas mulia untuk membasmi aktor-aktor yang menghisap darah rakyat, sebut saja Bos PT. Jonjoro Grup diduga kuat terindikasi melakukan monopoli proyek dan suap di beberapa instansi Kabupaten Sulawesi Selatan dan Barat, padaTahun 2016-2017 dan 2018 yang bertempat di Jalan Hertasning Kompleks Permata Hijau. Kami pun menduga bahwa melibatkan beberapa Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, sehingga bagi kami perlu di telusuri oleh KPK,  jika tidak maka proses pembangunan infrastruktur yang di cita-citakan oleh rezim Nawacita akan menghambat perbaikan dan bahkan akan berdampak merugikan keuangan Negara,” tegas Rahmat, Rabu (13/06/18).

maka dengan hal inilah menjadi pusat perhatian kami, untuk menegaskan kepada KPK untuk memperhatikan problem yang terjadi di dalam Negeri, karena ada dugaan kuat penggelapan keuangan Negara secara masal di Sulawesi Selatan dan Barat untuk itu kami meminta KPK untuk memperhatikan dengan bijak dan tegas.

Ia juga mendesak KPK : 1. KPK segera panggil dan periksa Bos PT. Jnjoro Grup yaitu saudara Amir Bakriadi  sekarang juga.

2. Mendesak KPK agar membentuk tim untuk menelusuri monopoli proyek dan suap di salah satu angota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan dan beberapa instansi pemerintahan Sulawesi Selatan dan Barat, termasuk salah satu di Kabupaten Bulukumba.

3. Audit dan Periksa Seluruh Kekayaan Bos PT. Jnjoro Grup saudara Amir Bakriadi.

4. Jika KPK yang di pimpin oleh Agus Raharjo berdiam diri, kami akan konsolidasi dengan massa yang lebih besar dan akan menduduki KPK. (Elwan)