GEMPUR : Lima Oknum Aparat Desa Lemahtamba Harus Dipecat

0
470

INAPOS, CIREBON,- Belum ditahan 6 tersangka pemalsu ijazah serta 5 diantaranya masih pula bekerja di kantor Desa Lemahtamba, mendapat tanggapan dari Ketua DPC LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (GEMPUR) Cirebon.Suteja selaku Ketua DPC GEMPUR Cirebon kepada Inapos, Kamis (7/1/2020) di markasnya menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan mengapa kelima perangkat Desa Lemahtamba belum dilakukan penahanan.

“Berdasarkan data yang kami miliki bahwa kelima aparat desa tersebut memang telah memalsukan ijazah kejar paket dan pernyataan ijazah tersebut palsu dikeluarkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dari keterangan Kadis itu, salah satu tersangka memalsukan pula tandatangan seseorang pejabat Kabupaten Cirebon,” papar Suteja.

Suteja meneruskan salah satu tersangka tersebut bisa dikenakan pasal berlapis dan jika mengacu pada Pasal 266 ayat 1 berbunyi, “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain, memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai kebenaran diancam pidana paling lama 7 tahun.

“Di ayat dua, diancam dengan pidana sama, dengan pasal berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sama dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut bisa mengakibatkan kerugian, memberikan keterangan palsu dalam akta otentik,” jelasnya pula.

Ia meminta Kades Lemahtamba mengambil tindakan tegas. “Lima oknum aparat Desa Lemahtamba harus dipecat. Dan segera kami akan mempertanyakan kasus ini ke Polresta Cirebon dan Kades Lemahtamba,” tutupnya.

Redaksi pun mendapatkan informasi bahwa kelima tersangka, Wtn, RH, Khld, Tsk dan Crt telah berjanji akan keluar dari pekerjaan selaku aparat Desa Lemahtamba karena telah memalsukan ijazah untuk kepentingan menjadi aparat desa.

Inapos pun mencoba meminta tanggapan dari Ketua BPD Lemahtamba, Doto,S.H hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawabanya. “Ijin Pa Ketua, ada tanggapan Bapak terkait penetapan tersangka terhadap 5 oknum aparat desa tersebut.? Apa tindakan BPD dengan masih bekerjanya para oknum tersebut di pemerintahan desa…? Adakah BPD merekomendasikan agar Kades memberhentikan para oknum…?,”. (Cep’s/Andri Gondrong)