GBP Desak DPR Rancang UU Politik Identitas

0
207

Jakarta.- Politik identitas dalam Pilpres sebelumnya tidak begitu terang, seperti Pilpres 2019 ini. Parpol yang mendukung kedua pasangan sebenarnya agak gerah dengan munculnya politik identitas ini, apalagi identitas yang muncul terkait masalah agama. Ini membuat rakyat juga tidak terlalu nyaman, karena Indonesia didiami oleh beragam agama dan kepercayaan. Apalagi ‘founding father’ kita sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia berdiri bukan ditopang oleh salah satu agama saja, akan tetapi ditopang oleh beragam agama, kepercayaan dan suku, adat maupun budaya.

Komunitas We Love NKRI saat menggelar acara syukuran, halal bi halal dan dialog kebangsaan dengan tema “Rancang Ulang Pemilu 2024 Tanpa Politik Identitas”, yang digelar pada Sabtu (6/7) kemarin di Senayan City.

Menanggapi pernyataan tersebut, dalam rangka Halal bi Halal We Love NKRI Community pada Sabtu (6/7) kemarin, Founder (Pendiri) We Love NKRI Community Ganjar Bukan Pranowo (GBP) sangat setuju Undang-Undang Pemilu dan Pilkada harus segera diadakan perubahan yang sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Hendaknya jangan kita pahami secara negatif perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (Sara) karena dapat memicu bangkitnya paham radikal hal ini sangat berbahaya bagi Bangsa dan Negara,” kata GBP saat diwawancarai di Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Undang-undang Pemilu mendatang 2024 harus segera dirancang ulang oleh DPR RI terpilih 2019-2024 sesegera mungkin terkait politik identitas. Politik identitas di negara manapun perlu dicermati karena berpotensi sangat membahayakan memicu konflik yang dapat memecah belah negara tersebut, bahkan telah Menghancurkan beberapa Negara di wilayah Timur Tengah.

“Sedangkan di tahun 2020 nanti juga akan ada Pilkada serentak, bagaimana cara mengatasi Politik Identitas, yaitu Pemerintah melalui aparat Keamanan (TNI dan Polri) harus tegas kita lakukan seperti sekarang ini. Aparat keamanan harus cermat dan cepat mengambil tindakan akan hal tersebut, jangan sampai ada ‘Politik Pembiaran’ seperti yang pernah terjadi Mei 1998 yang menimbulkan gejolak sangat besar akibat Politik Pembiaran dari aparat keamanan,” ungkapnya.

Sesuai dengan visi dan misi We Love NKRI Community.

Visi : Menjaga NKRI tetap eksis, tidak punah bahkan terus berkembang maju, cemerlang dan sejahtera dari generasi ke generasi.

Misi : Terus berjuang menggelorakan semangat perjuangan dalam persaudaraan, persatuan dan kesatuan dengan konsisten menjaga NKRI dari generasi ke generasi yang menghendaki kepunahan NKRI, harus kita lawan.

“Hendaknya masyarakat ikut berperan Aktif dan Positif dalam mendukung visi dan misi We Love NKRI Community guna Mendukung program-program Pemerintah dengan saling bahu membahu, mencermati bila timbul gejala sikap diskriminasi di masyarakat harus segera ditangani dengan cermat, cepat dan tepat guna,” pungkas GBP. (EN)


Komentar Anda?