Garda NTT Tolak Relokasi Warga Pulau Komodo

0
388

Jakarta.- Gerakan Patriot Muda NTT atau Garda NTT melakukan aksi di depan Kantor Penghubung Pemprov NTT (Wisma NTT) di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, Garda NTT menuntut kejelasan sikap dari Pemprov NTT dan pihak terkait mengenai rencana relokasi warga yang selama ini tinggal di Pulau Komodo menyusul wacana rehabilitasi total pulau Komodo yang digaungkan Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat belakangan ini.

Wilfridus Yons Ebit, Ketua Umum Garda NTT dalam orasinya mengatakan bahwa esensi pembangunan adalah agar masyarakat mendapat manfaat. Karena itu, usaha peningkatan kualitas pariwisata di TNK harus melibatkan masyarakat setempat.

“Masyarakat pulau Komodo harus mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari kue pembangunan ini. Pembangunan harus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sebelum yang lain, masyarakat di Pulau Komodo-lah yang pertama harus merasakan manfaat itu,” ucap Ebit, Jumat (2/8/2019).

Lebih jauh lagi, Yons Ebit menegaskan bahwa pembangunan sebuah daerah dikatakan berhasil apabila memperhatikan Manusia, Lingkungan dan Adat Istiadatnya.

“Kita dikatakan sukses membangun sebuah peradaban apabila masyarajat setempat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, Lingkungan dan Adat Istiadatnya pun tetap lestari. Bukan membangun dengan Menggusur manusianya. Ini salah kaprah,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan mahasiswa Manggarai Kosmas Mus Guntur dalam orasinya mengatakan keprihatinannya terkait kebijakan ini. Baginya, dengan adanya wacana ini, Gubernur NTT Victor Laiskodat tidak lebih daripada perpanjangan tangan kaum kapitalis yang hendak menguasai aset kebangaan masyarakat NTT ini.

“Gubernur NTT hari ini tidak lebih dari pada antek kapitalis. Ia membantu melancarkan agenda-agenda kapitalisme di bumi Flobamora. Saya menduga wacana konservasi komodo adalah upaya tipu daya yang terstruktur dan sistematis,” ungkap Kosmas.

Di kesempatan lain, Asiz yang adalah Putra asli Labuan Bajo dalam orasinya mengecam pernyataan Gubernur NTT bahwa masyarakat pulau Komodo adalah masyarakat liar.

“Kami tidak terima kalau dikatakan sebagai masyarakat liar. Kami adalah Pemilik sah Komodo. Oleh karena itu, atas opini ini kami mendesak bapak Gubernur NTT untuk meminta maaf kepada masyarakat Pulau Komodo,” tegasnya.

Koordinator Aksi Marlin Bato yang juga adalah Sekjend Garda NTT dalam orasinya mengatakan bahwa aspek Hak Asasi Manusia harus mendapat perhatian yang besar dari pembangunan, terutama di TNK.

Pembangunan harus memperhatikan dimensi Hak Asasi Manusia, sebagai aspek utama pembangunan. Semua ini menjadi tidak berarti apabila manusianya malah menjadi korban dari sebuah kebijakan.

“Ini fokus perjuangan kita, dan untuk hal ini akan kita tidak akan pernah menyerah,” jelasnya. Aksi ini juga melibatkan berbagai elemen Pemuda dan Mahasiswa dari seluruh NTT. Dintaranya adalah dari Malaka, Kemdabadja Lembata, PMMJ Maumere, Angakatan Muda Adonara Jakarta, Gerakan intelektual muda Indonesia Timur, Forgema Ende. (Elwan)