Garda NTT Bersama Tokoh Masyarakat, Menolak Hadirnya Wisata Halal di Labuan Bajo

0
196

Inapos, Jakarta.- Penolakan terhadap konsep wisata halal di Labuan Bajo dan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), penolakan itu dilakukan oleh Gerakan Patriot Muda (Garda NTT) serta elemen masyarakat lainnya. Pasalnya, keberadaan wisata halal dinilai tidak sesuai dengan budaya masyarakat lokal.

“Hari ini kami adakan pertemuan lintas tokoh perwakilan semua Kabupaten di NTT menolak wisata halal dengan pertimbangan tidak sesuai dengan kultur masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Garda NTT Marlin Bato di sela-sela rapat konsultasi bersama anggota DPR RI Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (10/05/19).

Menurut Marlin, ada kearifan lokal yang berpotensi tergeser apabila wisata halal diberlakukan di kawasan NTT. Pranata sosial dan perilaku masyarakat dipandang juga bertentangan dengan konsep tersebut.

“Kalau ini diterapkan ada hal misalnya, bagaimana pranata sosial perilaku masyarakat dengan taat adat dan budaya, cara pakaian, ritualitas adat dan segala macam. Masyarakat yang berada di zona wisata ke depan juga akan terpinggirkan dengan adanya hal itu,” jelasnya.

Selain wisata halal, Garda NTT dan elemen masyarakat pun mengkritisi pimpinan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo yaitu Shana Fatina. Karena bukan orang asli daerah tersebut, perempuan yang menjabat direktur utama itu dinilai kurang memahami kultur masyarakat di Labuan Bajo.

“Kami tidak menolak Badan Otoritas Pariwisata, tapi meminta restrukturisasi. Sebab Shana Fatina tidak mengenal kultur masyarakat di sana,” katanya.

Sebagai tindak lanjut sikap ini, kata Marlin, pihaknya berencana melakukan audiensi khusus dengan pihak terkait seperti Kementerian Pariwisata.

Politisi yang juga tokoh masyarakat NTT, Melchias Markus Mekeng menyatakan, penolakan tersebut dilakukan karena konsep wisata halal yang akan diterapkan dinilai tidak memperhatikan kearifan lokal. Menurutnya, BOP tidak memahami persoalan bahkan jika diterapkan akan mematikan ekonomi masyarakat disana.

“Bagi kami wisata halal bukan sesuatu yang harus kami tolak tetapi harus bisa menyesuaikan kearifan lokal. Menurut kami destinasi wisata akan maju bukan soal halal, mereka para wisatawan ingin melihat keindahan budayanya bukan melihat sesuatu yang tidak berdasarkan kearifan lokal,” pungkasnya.

Oleh karena itu, lanjut Melchias, kami menolak Labuan Bajo dijadikan destinasi halal. Artinya biarkan berkembang sesuai aslinya dengan cara masyarakat hidup dan apa adanya, tidak dipaksakan.

“NTT itu daerah yang memiliki toleransi tinggi dan jangan sampai wisata halal ini membuat masyarakat semakin terkotak-kotak. Kami yakin NTT akan berkembang dengan destinasi aslinya. Biarkan itu berkembang sesuai aslinya dan tidak dimasuki oleh sebuah otoritas yang belum tentu mengerti masyarakat disana,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Frans Teguh, MA, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kementerian Pariwisata RI menjelaskan, pada prinsipnya Kementerian sangat mendengar dan melihat perkembangan yang terjadi atas berbagai masukan.

“Kami sepakat bahwa konsep pembangunan pariwisata selalu menghadirkan kearifan lokal. Kita akan memastikan bahwa setiap destinasi wisata memiliki keunikan dan kekhasan bahkan sensasi yang betul-betul berakar. Inilah yang menjadi modal pariwisata kita. Kami sangat memahami dan saya kira hal ini akan menjadi masukan untuk pembahasan kebijakannya,” tukas Frans. (Elwan)


Komentar Anda?