FSI : yang Tidak Sepakat Dengan Bahasa Pribumi, Berarti Mereka Antek Kompeni

FSI : yang Tidak Sepakat Dengan Bahasa Pribumi, Berarti Mereka Antek Kompeni

Inapos, Jakarta.- Dengan adanya polemik yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya menggunakan istilah kata pribumi, menuai kontroversi baik yang tak setuju dan tak sedikit pula yang setuju.

Seperti pada Selasa (17/10), seorang inisiator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian dengan didampingi oleh organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia, melaporkan Anies ke Bareskrim.

Laporan dengan Nomor : LP/1072/X/2017/Bareskrim. Dalam laporan itu Anies dilaporkan karena dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf B ke-1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dengan melihat berita adanya laporan BMI kepada Anies Baswedan, Panglima Forum Syuhada Indonesia (FSI) Diko Nugroho angkat bicara, Anies adalah sosok Kepala Daerah juga warga negara, soal pernyataan dipublik berkaitan dengan pribumi sejauh ini kami melihat tidak ada salahnya. Karena pidato yang disampaikan beliau itu menyangkut kesejarahan, tentang penjajahan yang korelasinya dengan masa kini.

“Oleh karena itu kami menganggap hal itu tidak memiliki unsur apapun yang melanggar, baik itu secara etik ataupun hukum,” kata Diko di Markas FSI Jl. Menteng 58, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/17) malam.

Panglima FSI mendefinisikan istilah pribumi adalah sebagai latar belakang dari ras genetik sejarah yang dalam ruang lingkup geografis khususnya geografis Indonesia.

Untuk memberikan dukungan juga semangat kepada Anies agar tetap bekerja sesuai tupoksinya dan tidak terganggu oleh adanya laporan, FSI menyampaikan, “BMI telah melaporkan terkait penggunaan kata pribumi itu adalah hak sebagai warga negara. Demikian juga FSI akan melaporkan balik BMI dan kami akan menjadi yang terdepan untuk itu,” tegas Diko yang sering menampilkan kata pribumi dalam berbagai aksinya sejak tahun lalu.

sebaiknya tambah Diko, yang tidak sepakat dengan pidato Anies yang menggunakan bahasa pribumi, kita sebut mereka antek-antek kompeni atau kompeni gaya baru yang tidak mau pribumi hidup makmur dan menjadi tuan di rumah sendiri.

Untuk itu kami juga berpesan kepada masyarakat, “soal partai penista agama ini adalah konsekuensi, karena masyarakat tidak akan lupa dan mengerti partai mana saja yang keberpihakannya terhadap sesuatu yang dianggap buruk. Tapi biarkanlah rakyat yang menilai, namun untuk persoalan itu kami memiliki pertimbangan khusus. Sebab hal itulah yang membuat kekecewaan kami sebagai pengusung nilai-nilai pribumi juga entitas keberpihakan dalam kebijakan,” tuturnya. (Elwan)


Komentar Anda?