FPB Minta Kepastian Hukum Kasus Dugaan Penggelapan Dana Kompensasi Batu Bara

0
291

KOTA CIREBON.- Forum Panjunan Bersatu (FPB) meminta pihak kepolisian untuk memberikan kepastian hukum atas pengaduan dugaan penggelapan dan penyelewengan dana kompensasi batu bara yang hingga kini masih menggantung.

Hal tersebut dikemukakan Ketua FPB Heri Pramono di Sekertariat FPB Jl. Sisingamangaraja, Senin (15/6/20) malam.

“Kami mempertanyakan keakuratan data dan juga jumlah nominal yang dilaporkan. Saya mempersilahkan agar kepolisian membuka secara gamblang dan terbuka jika memang terjadi penggelapan atau penyelewengan dana kepedulian masyarakat dari pengusaha batu bara,” ujar Heri.

Dijelaskan Heri, semua bukti dan pelaporan sudah disampaikan semua kepada penyidik, jadi silahkan tanyakan saja sama penyidik karena pihaknya sudah dimintai keterangan beberapa kali.

Heri menambahkan, jika mempertanyakan transparansi penggunaan uang yang dikelola oleh FPB dirinya mempersilahkan agar menanyakannya kepada para ketua RW. Karena setiap uang yang masuk melalui FPB langsung didistribusikan kepada seluruh RW yang ada di Kelurahan Panjunan.

“Tanya saja ke RW, kan uangnya kita bagikan kepada RW dan juga untuk kegiatan lainya,” tambah Heri.

Untuk itu, Heri meminta kepada pihak kepolisian yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan terkait perkara tersebut agar segera memberikan kepastian hukum secara terbuka. Pasalnya, pihaknya saat ini sudah merasa terbebani dan juga terganggu oleh hal demikian, dirinya khawatir apabila proses hukum ini tidak kunjung usai, kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh FPB dan juga RW akan terbengkalai.

“Jujur saja kami hilang banyak waktu oleh hal ini, kegiatan kita jadi buyar, bahkan urusan pribadi pun jadi terganggu,” tutur Heri.

Dirinya menegaskan, apabila polisi tidak segera menuntaskan dan memutus perkara tersebut, ia bersama masyarakat lainya akan mendatangi Mapolres Ciko untuk mendesak kepolisian menindaklanjuti secara serius perkara ini.

“Polisi harus cepat memutus ini, kalau memang kita (FPB) salah putuskan saya selaku Ketua siap bertanggung jawab. Tapi kalau memang tidak ada unsur pidana segera putuskan juga jangan digantung,” tandas Heri.

Sementara itu, Bendahara RW 10 Panjunan Irawan mengatakan, dana kompensasi yang diberikan FPB kepada RW untuk kegiatan baik sosial maupun lainnya.

“Semua kegiatan di kami dibiayai dari dana kompensasi batu bara,” katanya.

Soal laporan pengeluaran, lanjut dia, pihaknya mendata semua pengeluaran dana tersebut dan dibukukan dengan rapih. Jadi jika ada yang mempertanyakan keterbukaan pengeluaran, dirinya mempersilahkan datang kepada RW, RT disana ada bukti semua pengeluaran dana tersebut.

“Datang saja ke RW, RT karena pelaporan pengeluaran ada semua. Ke rumah saya tidak apa – apa 18 jam terbuka untuk masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, puluhan warga Pesisir Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk mendatangai Mako Polres Cirebon Kota, kedatangan mereka dalam rangka menuntut kejelasan aparat kepolisian terkait kasus dugaan penggelapan dana masyarakat yang berasal dari dana kepedulian pengusaha Batu bara.

Warga mempertanyakan kepada aparat penegak hukum khususnya Satuan Reskrim Polres Ciko yang menangani perkara tersebut. Pasalnya, sampai dengan saat ini, pihaknya belum mendapat kejelasan status pelaporan mereka sejak Bulan Februari yang lalu.

Perwakilan warga, Kasno Hardi Iwan didampingi dua rekannya, Asep dan Suherman, menegaskan, laporan ke Polres Cirebon Kota sudah dilakukan sejak Februari 2020, namun hingga Juni 2020 belum juga ada perkembangan yang berarti.

“Kami para warga Kelurahan Panjunan sudah melapor ke Polres Cirebon Kota sebagai pihak yang berwenang, tapi sudah sekitar 4 bulan berjalan belum menunjukkan ada keseriusan dalam penanganan kasus ini. Persoalan ini juga sudah kami adukan juga ke Kapolri,” tandas Kasno, Sabtu (13/6). (Kris)