Forum Honorer Se-Papua Tagih Janji Menpan RB

0
1016

Jakarta.- Ketua Forum Komunikasi Honorer Se-Provinsi Papua/DPW Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua), Frits Awom menagih janji Menteri PAN-RB yang telah menjanjikan pegawai honorer di Papua akan ditingkatkan menjadi ASN.

Frits menyampaikan sebagaimana janji Menpan RB pada 29 Januari 2020. “Bahwa apabila ada surat resmi Gubernur Papua maka Honorer Papua akan diproses untuk diangkat menjadi ASN. Beliau juga menjanjikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan undangan resmi kepada Menteri Keuangan, Kepala BKN, Pemprov Papua dan Perwakilan Forum Honorer yang didampingi DPR RI KOMISI II, DPRP, MRP, untuk dapat melaksanakan rapat bersama dalam menyelesaikan nasib honorer Provinsi Papua,” kata Frits kepada Inapos.com, Selasa (24/3/2020).

Implementasi Kebijakan Negara dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Honorer diseluruh Indonesia mengalami hal yang sama yaitu ingin memperjuangkan nasib hidupnya sebagai anak bangsa untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

“Dengan mengetahui bahwa moratorium selama lima tahun 2013-2018 dan selanjutnya kembali dibuka Penerimaan CPNS pada Tahun 2018 hingga saat ini, namun nasib honorer masih belum jelas.
Bisa dikatakan pekerjaan sebagai honorer bukan sesuatu bentuk pekerjaan yang layak dimata Negara, namun honorer setia menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

Memang benar pemerintah saat ini tidak hanya diam dalam mengatasi pengangguran di Negara kita terlebih nasib Honorer, bisa dilihat bahwa pemerintah sangat pesat dalam membangun infrastruktur. Bisa jadi ini cara pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Dengan adanya infrastruktur mungkin para pencari kerja semakin mudah memiliki akses untuk mencari pekerjaan di Kota/Kabupaten lainya.

Namun, lanjut Frits, “sepertinya cara ini tidak efektif dan efisien, karena percuma jika akses infrastruktur ada, namun tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan. Lebih khusus pemerintah Provinsi dalam hal pembangunan infrastruktur, kami rakyat Papua patut memberikan apresiasi kepada Presiden yang mencintai dan sangat mengasihi kami orang Papua, hal ini terbukti bahwa dalam periode Kepemimpinan Bapak Presiden RI hinggaTahun 2020, beliau dapat berkunjung ke Papua sebanyak 12 kali,” ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur bagi kami masyarakat Papua adalah kebijakan yang sangat luar biasa, apabila diimbangi dengan membangun manusia Papua diatas Negerinya sendiri, jadikan orang Papua menjadi tuan diatas Negerinya sendiri mungkin hal ini akan lebih efektif dan efisien dalam menjunjung tinggi Ideologi Pancasila.

Sesungguhnya yang dimaksudkan ideologi Pancasila yang tertuang dalam 5 Sila Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia/Bhineka Tunggal Ika disini saya ingin katakan bahwa, hanya ada dan terlaksana diatas Tanah Papua, bukti nyata rakyat Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai Merauke dapat hidup sebagai satu keluarga dibawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, rukun dan damai diatas Tanah Papua.

“Sebagai Ideologi bangsa yang tercipta antar suku bangsa, kecenderungan untuk menikmati dan hidup layak diatas negeri sendiri, sejauh ini tidak nampak karena sesama masyarakat nusantara sementara menguasai semua lini/peluang kerja yaitu Pemilik Perusahaan, Perdagangan, Perindustrian sebagai penentu berkembangnya perekonomian diatas tanah Papua,” pungkasnya.

Seharusnya Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PAN RB sebagai pelaksana teknis pada roda birokrasi Pemerintahan seharusnya jeli dalam melihat persoalan yang kian terjadi diatas Tanah Papua. Mengapa kami katakan demikian, “karena cara kerja yang monoton yang dimaksudkan pak Jokowi salah satunya adalah persoalan honorer yang telah mengabdikan diri kepada Negara, bekerja tanpa pamrih, bertindak sebagai garda terdepan roda pemerintahan dengan menghabiskan usianya untuk melayani rakyat diberbagai bidang dan berjuang menuntut keadilan Negara atas nasib hidupnya, namun Negara tidak bertanggung jawab atas nasib hidup tenaga honorer sebagai anak-anak bangsa sejak Tahun 2013 sampai saat ini,” tegas Frits.

Padahal sesungguhnya Negara hadir bukan untuk menciptakan keresahan kepada rakyatnya melainkan negara hadir untuk memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya sesuai Amanat UUD NKRI 1945. Hal ini terbukti bahwa setiap tahun berjalan DPR RI melaksanakan Rapat Umum dengar Pendapat bersama pihak Kementerian, BKN, KASN, semua keputusan dalam pertemuan-petemuan terhormat tersebut, dalam dialog-dialog interaktif kepala daerah bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berupaya dengan berbagai cara, namun semuanya tidak berhasil.

Padahal Pidato Kenegaraan Presiden RI adalah perintah Kepala Negara yang mau tidak mau harus dilaksanakan dengan penuh rasa tangung jawab dan bukan untuk dipresentasekan dalam rapat kerja di gedung-gedung istimewa, dalam pertemuan-pertemuan resmi para kepala daerah bersama pemerintah pusat.

Setelah itu, sambungnya, notulensinya tidak ditindaklanjuti dengan baik dan benar, justru memberikan banyak janji-janji yang tidak pasti. “Harapan kami honorer se-Provinsi Papua, berharap kedepannya pemerintah menjalankan amanat Konstitusi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Terutama diterjemahkan sebagai peran nyata pemerintah untuk mengimplementasikan pasal ini karena dalam pasal tersebut berisi hak warga negara yang harus terpenuhi,” imbuhnya.

Proses Perjuangan Forum Komunikasi Honorer se-Provinsi Papua yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional DPW Provinsi Papua menyadari dengan sungguh bahwa tidak pantas kami menantang kebijakan Negara namun sebagai anak bangsa, bagian ini perlu diperhatikan dengan sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai Amanat Konstitusi Undang-undang NKRI 1945 yang berdasar pada Ideologi Pancasila, agar tidak menciptakan konflik horisontal yang nantinya melahirkan ideologi-ideologi baru dengan pemahaman kodrat manusia yang terlahir pada nilai-nilai budaya dan tradisi hidup.

Forum Komunikasi Honorer se-Provinsi dengan Perjuangan dan dukungan baik Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua dan Sekda Papua dan BKD Provinsi Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, 29 Bupati/Walikota sangat baik bagi Nasib hidup kami sebagai anak-anak bangsa yang tersebar di Pegunungan, Lembah, Kepulauan, Pesisir, sebagai anak-anak pemilik Negeri Papua namun tindak lanjut dan kenyataannya pemerintah pusat tidak menghargai ketentuan hukum yang berlaku bagi rakyat Papua yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, bagian ini menjadi koreksi penting yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah pusat dan sepenuhnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan honorer Se-Provinsi Papua secara baik.

“Akhirnya dengan segala kerendahan hati TIM Kerja Forum Komunikasi Honorer se-Provinsi Papua (DPW AHN Provinsi Papua) menyampaikan rasa hormat dan terimakasih Kepada; Sekda Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP, Ketua MRP, BKD Provinsi Papua, 28 Bupati dan 1 Walikota, Menpan RB, John Siffy Mirin, S.IP. Ketua Pansus Papua DPD RI Senator Dr.Filep Wamafma, Senator MPR RI Yorris Raweyai, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, KETUA DPD RI, Kepala BKN RI, Kemenhan RI, Menkopolhukam RI, atas semua dukungan, koordinasi dan respon baik dalam memperjuangkan nasib hidup kami sebagai anak-anak bangsa dibawah Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada Menpan RB sesuai Janji bapak kepada kami, untuk itu, besar harapan kami, kiranya gejolak Virus Corona yang melanda Negara kita ini berlalu, bapak tolong mengeluarkan undangan resmi kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, BKN, KASN, Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Honorer yang didampingi DPR RI KOMISI II, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. Karena janji seorang pejabat Negara adalah jawaban atas doa kepada nasib hidup kami selaku anak-anak bangsa. (El)