Formapas Halteng Tawarkan 10 Rekomendasi Untuk Pemda, DPRD dan Perusahaan

0
310

INAPOS, MALUT – Setelah pasca Pelantikan forum Pascasarjana Halmahera tengah yang berlangsung di gedung DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, jalan Pengangsaan No 19, Cikini Jakarta Pusat, kemarin (8/2/2020), kini dilanjutkan dengan diskusi yang mengambil tema ” investasi pertambangan sebagai wujud kesejahteraan ekonomi dalam pembangunan daerah”.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih empat jam tersebut, menghadirkan pemantik dari akademis dengan berbagai perspektif, diantaranya Irwanuddin Hi Kulla, meninjau ” industri pertambangan sebagai ancaman atau peluang” sementara Aslan meninjau ” pamanfaatan digital pada sektor pertambangan dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketua Forum mahasiswa Pascasarjana Halteng Hamdan Badalan menyampaikan, hasil diskusi ini akan di runutkan menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah, DPRD dan pihak perusahan,

” Hasil Diskusi ini akan dikemas poin -poinnya dan akan kami Surati pemerintah daerah, DPRD dan pihak perusahaan secara resmi sehingga bisa di tindak lanjuti, ” Ujarnya.

Menurutnya, dalam diskusi tersebut ada 10 poin yang akan diserahkan ke Pemda, DPRD dan pihak perusahan yang bereksplorasi di Halteng

Adapun 10 rekomendasi hasil diskusi itu diantaranya,
1. Dengan memperhatikan amanat UUD 1945 NKRI Pasal 33, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mempertegas posisi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengatur dan mengurus pertambangan sebagai kekayaan daerah atau kekayaan masyarakat di daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Sektor Pertambangan. Maka mendesak Pemerintah Daerah Halteng, dan perusahan yang ada di Halteng agar memperhatikan aspek ekologi dan ekonomi masyarakat Halteng.

2. Dengan memperhatikan dan mencermati Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dan berbagai kebijakan regulasi tentang pengembangan dan peningkatan keahlian SDM Indonesia, dalam rangka menjawab tantangan globalisasi. Maka diharapkan Dinas Pendidikan & Kebudayaan maupun Disnakertrans Halteng untuk mengoptimalkan keahlian (skill) SDM pada berbagai bidang keahlian..

3. Mencermati amanat UU Nomor 52 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang terkait dengan Perusahaan Daerah, maka diharapkan Pemda Halteng agar mengoptimalkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah turut serta melaksanakan pembangunan daerah Halteng khususnya, dan pembangunan kebutuhan rakyat dalam berbagai sektor

4. Bedasarkan kebijakan pembangunan lingkungan yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka mengharapkan Pemd Halteng dan instansi/lembaga terkait, agar melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap perusahan tambang ataupun perusahaan lainnya yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, serta memberikan sanksi kepada setiap perusahaan yang melanggar aturan atau regulasi.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah harus melakukan pengawasan terhadap ekspor tambang sehingga dana bagi hasil yang diberikan kedaerah sesuai hasil tambang yang dikeruk dibumi Halmahera Tengah.

6. Mencermati amanat Undang-undang No 13 Tentang Ketenagakerjaan tahun 2003. Maka mendesak kepada Pemda Halteng dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan untuk meninjau kembali tenaga kerja outsourcing dibeberapa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah.

7. Menyampaikan kepada Pemda Halteng dan DPRD agar merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan anggaran CSR, tujukan kepada semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Halteng untuk memberikan bantuan pendidikan, organisasi mahasiswa baik strata satu (S1) strata (S2) dan Doktor (S3) serta seluruh okp asal halteng melalui program CSR.

8. Dalam rangka percepatan pembangunan sektor transportasi publik sebagai sarana perhubungan yang efektif dan efisien dalam mendukung kecepatan waktu dan proses produktivitas kinerja antar wilayah dari Halteng ke wilayah lainnya dan sebagai wujud upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan Pemda Halteng untuk melakukan suatu kajian strategis tentang pentingnya akses Bandar Udara bagi penerbangan publik di daerah Lelilef

9. Menyikapi dan mencermati arus globalisasi ekonomi dan produksi serta Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Masyarakat 5.0 bagi kepentingan masyarakat di daerah Halteng, maka mengharapkan Pemda Halteng agar merumuskan kebijakan yang terkait dengan Ketahanan Air, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Sistem Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang optimal dan Sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi dan optimal diseluruh wilayah Halteng sebagai kebutuhan dasar strategis dalam menjawab kebutuhan dan tantangan zaman ke depan

10. Sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan Kabupaten Halteng dalam upaya penanganan Keselamatan Kerja diberbagai sektor produktif dan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, maka mengharapkan Pemda Halteng untuk memformulasikan kebijakan pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (K3) serta sistem pengelolaan kelestarian lingkungan hidup diseluruh wilayah Halteng agar menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan produktif dan masyarakat yang beraktivitas dalam proses-proses produksi dalam jangka panjang. (min)