Fopermas Desak DKPP Tindak Komisioner KPU Morotai

0
344

MOROTAI, – Forum Perjuangan Masyarakat (Fopermas) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai melalui Dewan Kehormatan Pelanggaran Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap oknum komisioner KPU Morotai dengan insial HS. Desakan ini disuarakan Fopermas saat menggelar unjuk rasa didepan kantor KPU, Senin (29/10).

Diharapkan DKPP memecat yang bersangkutan, karena dikabarkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. Dimana yang bersangkutan telah di vonis pengadilan Tobelo penjara selama tiga bulan dan denda Rp 3 juta telah di terima KPU Morotai. Akan tetapi anehnya KPU morotai tidak melakukan apa-apa.

Kordinator aksi Abujais Gafur dalam orasi mengaku, KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu, harus menjunjung tinggi kode etik, namun sayangnya terdapat oknum komisioner KPU Morotai yang melanggar kode etiknya sendiri dan DKPP harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksud.

“Perkara yang dilakukan oknum komisioner KPU Morotai, hanya diselesaikan di meja KPU padahal putusan dari pengadilannya sudah ada, padahal pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kode Etik, pasal 38 ayat 3 sudah tertulis jelas, bahwa jika terdapat komisioner KPU yang melanggar kode etik harus di berhentikan sementara sambil menunggu amar putusan pengadilan, tapi KPU tidak melakukan, olehnya DKPP harus turun tangan menyelaikannya, “desaknya.

Manurut Abujais, terdapat komiaioner KPU yang melanggar kode etik, tapi tidak diberi sanksi, menunjukan, bahwa KPU itu diduga melindungi Komisioner yang melanggar kode etik.”Kami meminta agar KPU memproses salinan amar putusan terhadap DKPP tersebut,”ujarnya.

Karena menanggap KPU Morotai melindungi yang bersangkutan, dia mendesak DKPP membaggil KPU Morotai untuk dimintai keterangan, alasan apa sehingga pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggota komisionernya tidak ditindaklanjuti. “KPU segera merekomendasikan putusan pengadilan tinggi atas pelanggaran kode etik, sebab ini melanggar UU no 7 tahun 2017 pasal 38 ayat 3,”tegasnya. (Ady)