JAKARTA,- Permohonan pengembangan infrastruktur wilayah di luar Jawa kembali diajukan oleh empat kabupaten di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Para Bupati ke empat kabupaten di Kepulauan Maluku Utara itu mengajukan permohonan pengembangan infrastruktur di wilayahnya kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Selasa (22/1/2019).
Ke empat Bupati itu berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula, Kepulauan Morotai, Kepulauan Halmahera Utara, dan Kepulauan Taliabu.
Beberapa infrastruktur yang diusulkan meliputi pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan laut, jalan lingkar, serta pembangunan industri sentra kelapa dan cengkeh.
Anggaran yang diajukan untuk masing-masing wilayah berkisar Rp1 triliun dan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dan APBD 2020.
“Kami baru usulkan, untuk APBD-Perubahan 2019 dan APBD 2020. Kira-kira lebih dari Rp1 triliun. Kalau saya sendiri Rp500 miliar untuk (pembangunan) bandara, ucap Bupati Taliabu Aliong Mus, kepada media usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aliong mengaku, sejak dimekarkan 5 tahun silam, Taliabu belum juga memiliki lapangan udara. Begitu juga dengan tol laut serta jalan lingkar pulau yang luasnya mencapai sekitar 300 kilometer (km). Padahal, keberadaan sarana tersebut begitu krusial bagi perekonomian warga di kepulauan.
Selama ini, warga yang hendak bepergian menggunakan pesawat terbang harus menyeberang ke kepulauan lain terlebih dahulu, salah satunya ke Bandara Sultan Baabullah, Ternate. Hal ini dinilai menghambat mobilitas yang ada
Selain itu, pengembangan Bandara Udara Leo Wattimena di Morotai juga belum sempurna. Kendati sudah bisa dilalui pesawat berskala besar, seperti Boeing 737 seri 300 dan 500, sarana penunjang bandara seperti akses mobil penumpang dan lampu runaway belum dilakukan.
Di luar KEK Morotai, Pemerintah Maluku Utara juga tengah mengembangkan Dermaga Ahmad Yani Ternate. Menurut rencana, dermaga tersebut bakal dijadikan arus transportasi barang yang terakses langsung ke luar negeri.
Dermaga ini bakal dijadikan sebagai pelabuhan utama di Indonesia Timur.
Pada dermaga itu juga bakal dibangun terminal peti kemas dengan tiga skema pembiayaan, pertama sepenuhnya oleh pemerintah kota, kedua melalui kerja sama dengan PT Pelindo, dan ketiga dibangun secara patungan dan penentuan bagi hasilnya diatur dalam Perda.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 ditargetkan sebesar Rp431,15 miliar, dana perimbangan—terdiri dari dana alokasi daerah (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) bukan lajak—sebesar Rp2,2 triliun, dan pendapatan daerah sah sebesar Rp30 miliar. (Cep’s/Net)
