Eggi : Kedatangan TKA China Harus di Lawan

0
1731

INAPOS, JAKARTA,- Rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara ( Sultra) menjadi perhatian sejumlah pihak, menyikapi hal tersebut Gubernur dan DPRD Sultra telah melakukan penolakan rencana tersebut meski pemerintah pusat telah mengizinkan.

Pasalnya, kedatangan TKA tersebut dianggap dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Terlebih saat ini gelombang PHK dan Stay at Home sedang terjadi pada tenaga kerja lokal dan berbagai pihak sedang berjuang untuk melawan pandemi Covid-19. Dasar argumentasi Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, adalah pasal 3 ayat (1) huruf f pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM 11/2020.

Ketentuan itu menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.

Menanggapi Hal ini Ketua Dewan Pendiri PPMI Dr. H. Eggi Sudjana, SH. MS.i yang akrab dipanggil Bang Eggi Sudjana (BES) menyatakan bahwa Pejabat-pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Imigrasi harusnya memperhatikan Keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan wabah virus corona di Indonesia sebagai bencana nasional, Senin (13/4/2020).

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut menetapkan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona di daerah dan diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing terkait penanganan virus corona.
Bahwa kewenangan atau kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Sultra, dan seluruh jajaran Bupati/Walikota di Sulawesi tenggara berikut seluruh Muspida-nya dapat melakukan penolakan rencana kedatangan TKA asal cina tersebut sebagai bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memperhatikan kondisi penanganan Covid 19 terkini di Sultra dan itu sah secara hukum, jadi untuk itu BES bersama PPMI mendukung penolakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara terhadap rencana kedatangan 500 TKA asal cina, selain bertentangan dengan Keppres 12/2020 juga demi menjaga keamanan dan kesehatan serta menjaga marwah dan kedaulatan Rakyat Sultra harus lebih diutamakan daripada kepentingan Investor Asing maka dari itu seluruh elemen rakyat Sultra harus bersatu padu melakukan perlawanan, ungkap BES (Bang Eggi Sudjana)

Sebaiknya semua TKA Cina yang bermasalah secara keimigrasian dan hanya bekerja sebagai tenaga kasar di perusahaan tambang nikel tersebut, harus segera dipulangkan ke Negara asalnya karena dipastikan akan menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan bagi Pekerja lokal, selain TKA tersebut Upahnya cukup tinggi sampai 5 x UMP/UMK yang berlaku saat ini, juga masih tingginya jumlah pekerja lokal yang menjadi pengangguran, Ingat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terang BES

Senada dengan BES, Bung Daeng Wahidin Presiden PPMI menyatakan, kita masih ingat kedatangan 49 TKA beberapa waktu lalu yang viral dimedia sosial, mengakibatkan warga yang memvideokan sempat ditahan Polisi, selanjutnya diprotes oleh aksi unras masyarakat sampai mengakibatkan adu jotos di Kantor Imigrasi Kelas 1A Kota kendari pertengahan Bulan Mei yang lalu dan viral dimedia sosial kejadian tersebut sangat mengganggu Suasana kebatinan dan melukai perasaan masyarakat Sultra dalam menghadapi corona saat ini yang menginginkan wilayah Sultra aman dari Covid 19, Kita sebagai anak bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan jangan hanya menolak tapi perlu kita mempertanyakan sikap pemerintah pusat terkait keputusannya itu patut diduga ada unsur KKN yang terjadi. Mengingat saat ini banyak tenaga kerja lokal saat ini diketahui sedang kesulitan secara ekonomi karena terkena PHK massal dan dirumahkan oleh perusahaan akibat Wabah Covid 19. Tentunya Penerbitan izin kerja bagi ratusan TKA asal China untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel, perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel, telah mengabaikan protokol penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia dan Keppres No.12/2020, ini harus dilawan bersama-sama bukan hanya terkait masalah kepentingan rakyat Sultra tapi kebijakan Pemerintah Pusat ini juga sudah mengabaikan Kedaulatan NKRI bisa jadi hal seperti ini terjadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia hanya karena Pemprov atau Pemdanya saja yang takut bersuara, jelas Daeng Wahidin Presiden PPMI kepada Tim PPMI Media Center. (Red)