Eggi Datangi MUI, Tagih Fatwa Pemimpin Ingkar Janji

0
191

Inapos, Jakarta.- Ketua Umum Aliansi Advokasi Caleg Muslim (A2CM) Eggi Sudjana menegaskan, permohonan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait Calon Presiden (Capres) yang tidak melaksanakan janji-janji kampanyenya, sikap MUI saat ini bertolak belakang dengan pernyataan yang mereka keluarkan pada 2015.

“Pada 2015 KH Ma’ruf Amin mengatakan, untuk pemimpin yang ingkar janji tidak boleh dipilih lagi, bahkan berdosa. Tapi sekarang kenapa malah jadi wakilnya?,” kata Eggi yang juga dari Partai Amanat Nasional (PAN), saat di Kantor MUI Pusat, Selasa (23/10/18).

Kedatangan Eggi didampingi oleh beberapa Calon Legislatif (Caleg) yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Caleg Muslim (A2CM). Mengingat fatwa itu, Eggi menilai Jokowi sebagai petahana tak memenuhi syarat. Pasalnya menurut mereka 66 janji Jokowi saat kampanye tak dituntaskan.

Eggi juga menyebut janji yang ia maksud, seperti divestasi Freeport yang belum kunjung dilaksanakan, janji mobil Esemka dan pembelian kembali Indosat.

Mereka meminta MUI mengeluarkan fatwa yang jelas terkait Jokowi sebagai pemimpin yang ingkar janji. Lalu meminta Ma’ruf Amin untuk mundur dari jabatan Ketua MUI, untuk menghindari konflik kepentingan.

Selain itu, mereka juga meminta fatwa MUI soal memilih Calon Legislatif yang beragama Islam dalam Pemilu 2019.

“Kita menyadari negeri ini mayoritas muslim, tapi ada partai PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura dan Nasdem yang semuanya mendukung Ahok, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah terbukti secara hukum penista agama,” tutur Eggi.

Menurutnya harus ada fatwa memilih Caleg muslim dan yang didukung oleh partai non-pendukung penista agama.

“Jangan berkilah-kilah, kami juga mengerti Alquran dan Sunnah, harus benar-benar. Jangan karena kepentingan KH Ma’ruf Amin dibela, itu lebih jahat lagi,” lanjutnya.

Fatwa tentang kejelasan rumusan pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanye adalah berdosa. Dalam hal seorang Capres yang merupakan petahana namun tidak melaksanakan janji kampanyenya, apakah termasuk perbuatan tercela menurut syariat Islam dan Pasal 7A UUD 1945.

Dia mengatakan, “permohonan fatwa itu didasarkan adanya fatwa berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 di Tegal 7-10 Juni 2015 tentang Kedudukan Pemimpin yang Tidak Menepati Janjinya,” ungkap Eggi.

Menurut dia, pada butir ke-9 dinyatakan bahwa pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanye adalah berdosa dan tidak boleh dipilih kembali.

Permintaan Eggi dan timnya pun dilayani oleh MUI dengan dibuatkan surat laporan. MUI berjanji akan menindaklanjuti permintaan tersebut. (El)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here