Eggi : Bagaimana dengan pernyataan Moeldoko yang menyatakan PERANG TOTAL

0
237
JAKARTA,- Eggi Sudjana urung memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemufakatan makar, Jumat (3/5/2019).

Eggi hanya mengutus Pitra Romadoni Nasution dan tim selaku pengacara untuk mewakili pemeriksaannya sebagai terlapor dalam kasus itu.

Pengacara Eggi, Pitra Romadoni Nasution menyebut, surat kuasa yang diberikan kliennya itu sudah cukup untuk memenuhi panggilan polisi.

“Kita mewakili Eggi Sudjanaa dan itu sudah sah secara hukum bahwa saudara Eggi Sudjana telah memberikan kuasa penuh terhadap tim advokasi Eggi Sudjana,” kata Pitra saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, Eggi sudah menjawab seluruh pertanyaan penyidik saat menjalani pemeriksaan perdana dalam kasus tersebut pada Jumat (26/4/2019) lalu. Pitra malah meminta polisi mendatangi kediaman Eggi bila ingin mengorek soal seruan people power yang disampaikan Eggi, beberapa waktu lalu.

“Klien kami sudah merasa cukup (menjawab pertanyaan penyidik). Mau tanya apa lagi. Kalau mau tanya tentang pendapat, silakan datang ke kediaman (Eggi Sudjana) atau kantor kita (tim kuasa hukum Eggi Sudjana),” jelasnya.

Pitra mengatakan, meski Eggi tak hadir bukan menjadi masalah untuk dalam pemeriksaan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan pihak kuasa hukum, dan dapat mewakili suara Eggi.

“Kita yang menghadiri sebagai iktikad baik. Karena dalam surat kuasa itu, advokat berhak mewakili kliennya. Jadi apa yang disampaikan hari ini adalah suara Eggi Sudjana,” ungkap Pitra.

Kepada Inapos, Eggi menambahkan bahwa mengapa hanya dirinya yang dilaporkan dan diperiksa.

” Bagaimana dengan pernyataan Moeldoko yang menyatakan PERANG TOTAL dalam pemilu 2019, Kok tidak diperiksa Moeldokonya. Kata perang itu sudah pasti merujuk pada bunuh – membunuh dan tidak ada dasar hukumnya yang membenarkan perang antara penguasa dan rakyat nya. Masa pemerintah dalam hal ini Kepala KSP juga wakil ketua pemengan 01 mau memerangi rakyatnya sendiri jika people power adalah kedaulatan rakyat di jamin UUD’ 45 pasal 1 ayat 2 juga pasal 28 e ayat 3 , jadi peneggakan hukum yang diskriminatif dan ini jelas melanggar UUD’ 45 pasal 27 ayat 1,” papar Eggi melalui pesan Whatsappnya, Minggu (5/05/2019). (Cep’s)


Komentar Anda?