Dugaan Tipikor Jangan Adukan ke KPK

0
304

INAPOS, BANDUNG,- Disahkannya Revisis UU KPK oleh DPR dan terpilihnya Firli serta pimpinan KPK lainnya mengundang banyak pernyataan sikap dari berbagai elemen. Demikian pula Perwakilan Wilayah (PW) Jawa Barat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI mengeluarkan sikap danbhimbauan kepada masyarakat luas.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua PW GNPK RI, NS. Hadiwinata kepada Inapos, Rabu (18/09/2019) melalui pesan Whatsappnya.

PERNYATAAN SIKAP PW GNPK RI JABAR TERKAIT DISAHKANNYA REVISI UU KPK DAN TERPILIHNYA LIMA PIMPINAN KPK MENDATANG …

Sebagaimana kita tahu bahwa mulai sejak bulan Mei 2017 DPR telah menggulirkan angket untuk pertama kali mengusulkan revisi UU KPK.

Pelemahan terhadap KPK oleh DPR RI terus dilakukan, hal ini disebabkan banyaknya para politikus yg tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi.

Kini DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk mengesahkan Revisi UU KPK, begitupun melalui Pansel Capim KPK telah berhasil meloloskan Lima Pimpinan KPK dan menetapkan seorang Ketua yg cenderung banyak melakukan pelanggaran.

Maka pada kesempatan ini, kami PW GNPK RI Jawa Barat, menolak dgn tegas hasil Revisi UU KPK dan Menolak Pimpinan KPK yg baru, karena DPR RI dan Pemerintah telah menyakiti hati Rakyat Indonesia.

Untuk itu kami menghimbau kepada Masyarakat agar tidak menyampaikan pengaduan dugaan Tipikor kepada KPK, karena Independensi KPK saat ini dan yang akan datang, sangat diragukan.

Demikian kami sampaikan pernyataan sikap ini, demi mewujudkan Indonesia Bersih Dari Korupsi.

Mulailah Tidak Korupsi Dari Diri Sendiri dan Salam Antikorupsi !!!

Wasalam, 18 Sep 2019
Ketua PW GNPK RI JABAR.
NS. HADIWINATA