Dugaan Pungli PTSL, Sekdes Lenggahsari Akui Terima Puluhan Juta

0
235

KAB BEKASI.- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi kebanggaan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) diduga menjadi ajang pungli oleh oknum Sekretaris Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Sirojudin Hamdan.

Hal ini mencuat setelah warga Desa Lenggahsari berinisial SN mengungkap bahwa dirinya harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah untuk biaya sertifikasi dua bidang tanah.

Biaya puluhan juta rupiah tersebut, lanjut SN, merupakan hasil dari jumlah luas tanah yang dikalikan Rp. 6000 per meter.

Padahal jelas tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada Diktum Ketujuh, poin kelima disebutkan bahwa, biaya PTSL untuk satu bidang tanah di Pulau Jawa dan Pulau Bali hanya sebesar Rp.150.000. (Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150.000).

SN mengatakan, pada September 2020, Sekdes Udin datang ke rumahnya untuk meminta biaya PTSL. Akhirnya diberikan Rp.10.800.000 setara dengan 60% dari sebidang tanah luas 3000 meter dikalikan Rp.6000 per meter.

“Sekdes sendiri yang meminta dan menerima uang sebanyak Rp. 10.800.000 di rumah saya. Waktu itu sengaja saya minta dia foto saat menerima uang serta kwitansi bermaterai sebagai bukti kalau saya sudah bayar. Sisanya sebesar 40% akan dibayarkan jika sertipikat tanah sudah diterima,” beber warga yang berprofesi sebagai petani.

Tidak hanya itu, di bulan yang sama ia juga membayar sebesar 60% untuk sebidang tanah luas 500 meter, yakni Rp.1.800.000 kepada Panitia PTSL Desa Lenggahsari, Jaja.

“Pakai kwitansi juga dan si Jaja juga tandatangan di atas materai,” terangnya.

Senada dikatakan Warga Desa Lenggahsari, sebut saja WN, tanah luas 2 hektar milik Anwar Sanusi yang ia garap juga didaftarkan dalam Program PTSL dan dikenakan biaya hingga Rp.50 juta oleh Jaja.

“Saya bicarakan lahan punya Bos yang 2 hektar, terus sama Jaja dikenain Rp.50 juta. Terus Bos nawar, turunlah jadi Rp.45 juta,” ucap WN.

Ia menerangkan, pembayaran dilakukan dua kali. Awal diberikan setelah pengukuran sebesar Rp.20 juta. Lalu, dua minggu kemudian Jaja mendatangi kediaman pemilih tanah dan dibayarkan kembali sebesar Rp.25 juta.

“Tanah saya yang cuma 285 meter saja dikenakan biaya Rp.500 ribu,” keluh WN.

Bukan hanya dua warga Desa Lenggahsari yang diduga jadi korban pungli, ZK pun mengalaminya. Pemilik tanah seluas 2,2 hektar yang ia garap harus membayar hingga Rp.47 juta.

“Punya bos saya jadi 3 surat, pertama setelah ngukur bayar Rp.23 juta. Kemudian setelah surat jadi dibayar lagi Rp.24 juta,” paparnya.

Sementara, Sekretaris Desa Lenggahsari, Sirojudin Hamdan mengakui telah menerima 60% uang muka pendaftaran sertifikasi tanah atas nama Tunas pada September 2020 sebesar Rp.10.800.000 dengan kwitansi bermaterai untuk satu bidang tanah seluas 3000 meter.

‘Ya memang benar terkait uang itu, awalnya kita ingin melanjutkan ke reguler, khususnya ketanah kering atau tanah darat, namun karena waktunya lama jadi kita putar ke PTSL. Terkait uang yang sudah saya terima sebesar Rp.10.800.000 seluruhnya sudah kami kembalikan kepada Pak Tunas, kita potong Rp.150 ribu untuk administrasi,” kelitnya saat diwawancarai Inapos.com, Jumat (5/3/2021).

Kendati demikian, Sirojudin enggan menjawab ketika ditanya terkait nasib uang ratusan juta dari peserta PTSL lainnya.

“Saya belum sampai kesitu, saya akan merapat ke Pak Sujana (Ketua Panitia PTSL Desa Lenggahsari),” singkatnya. (Fery)