Dugaan Korupsi Disinyalir Libatkan Pejabat di Kabupaten Raja Ampat

0
293

Jakarta.- Diduga terdapat tindak pidana korupsi, dalam kompensasi tanah adat di Kabupaten Raja Ampat. Kuasa hukum Fernando Marthin Ginuny S,H dan Perserikatan Angkatan Muda Reformasi Indonesia (PAMRI) akan melaporkan ke KPK.

Fernando menyatakan akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah adat di Kabupaten Raja Ampat,” katanya yang juga menjalin kerjasama dengan Pimpinan Pusat Perserikatan Angkatan Muda Reformasi Indonesia (PP PAMRI) di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Nando sapaan akrab kuasa hukum masyarakat adat ini yang di hubungi via sambungan telephone, menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan PP PAMRI ialah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat yang telah digunakan untuk pembangunan sarana pemerintahan, namun sampai saat ini belum di bayar oleh Bupati, padahal anggarannya telah dialokasikan dalam APBD tahun 2018.

Saya berkeyakinan dengan kerjasama ini, maka PP PAMRI yang berada di Jakarta dapat membawa kasus ini pada ranah KPK, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI, sebab saya menduga terdapat unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penyeselesaian konflik pertanahan,” ucap Nando Ginuny.

Lanjut Nando, anggaran untuk pembayaran ganti rugi tanah adat milik 9 Marga yang diatasnya telah dibangun gedung sekolah, perpustakaan dan kantor Distrik Waisai itu, telah dibahas dan ditetapkan dalam APBD 2018 dengan kuasa Pengguna Anggaran Drs. Mansyur Syahdan selaku Kabag Tata Pemerintahan, namun hingga 2020 ini anggaran tersebut tidak pernah diserahkan pada masyarakat adat dan tidak tahu kemana rimbanya.

Keterangan terpisah juga di sampaikan oleh  Ikbal Efin Munajat selaku Sekertaris Jendral PP PAMRI yang di hubungi via handphone. Ikbal menerangkan bahwa permintaan kuasa hukum masyarakat adat disampaikan secara resmi pada PP PAMRI di Jakarta, yang isinya meminta untuk ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua di Kabupaten Raja Ampat.

Berdasarkan surat yang telah disampaikan pada PP PAMRI dari kuasa hukum masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat, maka bidang hukum telah melakukan kajian terhadap berbagai dokumen yang telah di kirim. “Dari hasil kajian sementara menunjukan bahwa diduga kuat terdapat unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat daerah dalam kasus yang disampaikan. Untuk memperkuat dugaan ini, team masih menunggu bukti-bukti lainnya, dan apabila telah terhimpun secara keseluruhan maka akan menyerahkan secepatnya pada KPK,” ujar Ikbal. (El)