Penulis : Ibnu Saechu, S.H

Aroma tak sedap dugaan Korupsi di Kabupaten Cirebon menyeruak. Praktek korupsi yang menggurita menghambat kemajuan hingga melahirkan kemiskinan dan derita panjang masyarakat.

Fakta membuktikan Kabupaten Cirebon menempati posisi buncit sebagai Kabupaten/Kota dengan SDM paling rendah di Jawa Barat . Miris!

Dugaan Korupsi yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Cirebon diduga berawal dari proses pilkada dimana saat itu Bupati Imron mendampingi Sunjaya sebagai Calon Wakil Bupati.

Pasangan Sunjaya – Imron berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 silam. Namu, ditengah jalan Sunjaya ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan sehingga Imron otomatis naik jadi Bupati menggantikan Sunjaya.

Konon sebelum Imron dilantik sebagai Bupati, Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Bandung ini menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang kepada Sunjaya sebesar Rp37 Miliar di hadapan Notaris di Bandung.

Perjanjian tersebut informasinya dilakukan sebagai pengganti biaya pemenangan pasangan Sunjaya-Imron yang telah dikeluarkan Sunjaya saat Pilkada lalu.

Kemenangan dalam pilkada serentak tersebut tak sempat dinikmati Sunjaya yang ditangkap KPK di sisa masa jabatannya sebagai Bupati pada periode sebelumnya. Imron yang bak kejatuhan pulung pun rupanya menyanggupi dan mau mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Imron pun dianggap berhutang kepada Sunjaya.

Selain itu, untuk menyukseskan dirinya dalam Pilkada Imron juga kabarnya meminjam uang secara pribadi kepada sejumlah kontraktor dengan iming-iming pemberian sejumlah proyek pada saat dirinya manggung.

Selain itu sejumlah ASN juga kabarnya diminta bantuan dengan iming-iming jabatan. Mungkin tujuannya untuk mengembalikan utang kepada Sunjaya yang berjasa mengantarkan dirinya menempati posisi E-1.

Dugaan tersebut makin menguat dengan beredarnya sejumlah foto kwitsnsi yang ditandatangani Bupati Imron yang diduga merupakan “upeti” dari sejumlah pejabat eselon dua. Dari sejumlah foto kwitansi yang beredar ada yang nilainya mencapai Rp700 juta yang tertera dalam kwitansi tersebut.

Dalam kwitsnsi tersebut juga tertulis nama-nama orang yang menyaksikan penyerahan uang dan peruntukan uang yang diserahkan sejumlah kepala dinas yaitu untuk kegiatan operasional Bupati. Aparat penegak hukum pun diminta mengusut adanya indikasi kuat dugaan Korupsi tersebut.

Adanya dugaan praktek korupsi seperti jual beli jabatan, jual beli proyek sangat merugikan masyarakat. Pasalnya dapat mempengaruhi kwalitas pembangunan. Karena adanya setoran -setoran ilegal tersebut bisa saja proyeknya digarap asal-asalan. Bahkan bisa saja ada proyek fiktif yang sengaja dibuat demi memenuhi target pimpinan mempercepat pelunasan utang biaya pilkada atau mengisi pundi kekayaan untuk persiapan pilkada mendatang.

Dugaan pengkondisian-pengkondisian proyek yang dilakukan mulai dari pengadaan perangkat TIK sekolah dasar hingga pembangunan infrastruktur yang berujung adanya setoran-setoran yang mengalir ke kantong pribadi pejabat dapat mempengaruhi kwalitas hasil kerjaan. Bukan kwalitas baik yang didapat yang ada barang atau hasil perkerjaan yang jelek. Kabupaten Cirebon pun jadi objek wisata jalan rusak karena faktanya jalan rusak dimana-mana. Lagi-lagi masyarakat dirugikan akibat ulah koruptor.

Merebaknya isu dugaan Korupsi yang menyeret Bupati Cirebon semestinya segera disikapi oleh Bupati sebagai pejabat publik seperti memberikan klarifikasi atas kebenaran isu yang beredar tersebut. Jika tidak merasa menandatangani atau dicatut namanya laporkan jangan diam dan hanya menggerutu kalau ini hanya ulah orang yang iri dan dengki dengan dirinya. Tak perlu juga bersumpah jika tak merasa karena masyarakat butuh ketegasan bupati menyikapi hal ini sebelum korban bertambah.

Mencuatnya isu dugaan Korupsi ini seharusnya disikapi wakil rakyat di DPRD. Tapi rupanya mereka hanya diam-diam saja. Ada apa? Jangan-jangan mereka sudah menyelingkuhi rakyat, tak lagi setiai dengan rakyat yang sudah memilih dan mempercayainya untuk duduk di kursi parlemen.

Jangan-jangan mereka sudah lupa dengan rakyat atau hanya mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadi atau golongan mereka saja karena biasanya rakyat hanya diingat kalau mau pemilu atau pileg saja hehe.