Dua Agenda Besar ANAK NKRI

0
337

Jakarta.- Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menggelar sarasehan dan konsolidasi yang digelar di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).

Usai melakukan rapat antar pengurus yang terdiri dari berbagai ormas, diantaranya Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Yusuf Muhammad Martak mengatakan, bahwa berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan bersama beberapa ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI (ANAK NKRI) bakal menggelar nonton bareng film G30S/PKI.

“Kami akan gelar di wilayah masing-masing nobar film G30S PKI, secara nasional,” kata Martak.

Agenda yang digelar pada tanggal 30 September 2020 tersebut akan dimulai dengan tahtimul quran dan dzikir bersama.

“Kami 30 September akan khotimul quran, jalankan hataman quran dan berdoa untuk munajat kepada Allah serta doa taubat untuk umat Islam baik yang berjuang bersama-sama kami maupun berjuang kepada pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Setelah agenda dzikir dan hataman alquran itu, Martak menyebut bahwa pihaknya akan menggelar apel siaga yang dikemas dalam acara peringatan Kesaktian Pancasila.

“Keesokan harinya ANAK NKRI bersama ormas-ormas dan laskar di bawah ANAK NKRI akan merayakan Kebangkitan Pancasila dalam bentuk apel siaga,” imbuhnya.

Sementara Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif menyebut agenda tersebut berjalan secara keseluruhan, akan dilakukan secara virtual dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Maarif.

“Nobar di masjid dan majelis taklim di masing-masing daerah, tidak terpaku pada tempat. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Slamet.

Selain daripada itu, ANAK NKRI juga meminta DPR untuk menolak pembahasan RUU BPIP sebelum masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas).

“Kami tetap akan mengawal proses RUU BPIP karena sewajarnya apabila RUU HIP akan dihentikan, sebenarnya RUU BPIP harus dibahas terlebih dahulu di prolegnas,” ujarnya.

“Tapi nampaknya dengan segala siasah yang tidak jelas apa tujuannya, maka RUU HIP diganti dengan RUU BPIP,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, RUU BPIP merupakan pergantian dari RUU HIP. Ia menyebut akan mendatangi MUI untuk menguatkan sikap pernyataan penolakan terhadap RUU tersebut.

“Kemudian untuk perjuangan, kita tetap mengupayakan agar RUU HIP dicabut dari prolegnas dan BPIP ditolak oleh DPR RI. Maka ada beberapa langkah yang ingin kita sampaikan, pertama kita akan mendatangi MUI untuk menguatkan,” ujarnya.

Selain itu, Slamet menuturkan akan mengirimkan perwakilan ke DPR dalam menyikapi persoalan ini. Namun, ia belum memerinci kapan hal itu akan dilakukan.

“Kemudian kita juga akan mendatangi, mengirim delegasi ke DPR RI untuk menanyakan sikap DPR RI menagih janji DPR RI,” tutur Slamet.

ANAK NKRI juga akan tetap menagih janji, perihal pengusutan siapa aktor dibalik munculnya RUU HIP. (El)