Dr. Ikhsan : MK Akan Memutus Berdasarkan Tiga Hal

0
368

Jakarta.- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelenggarakan sidang pleno pengucapan Putusan Nomor 1/PHPU-PRES/XVII/2019 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 pukul 12.30 di Mahkamah Konstitusi, di Jalan Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat.

Menurut Dr. H.Ikhsan Abdullah, SH.MH selaku pengacara Ir. Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin. Mahkamah akan memutus sengketa Pilpres berdasarkan 3 hal, yang pertama adalah Mahkamah akan memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, Mahkamah akan memutus berdasarkan alat bukti. Ketiga, Mahkamah akan memutus berdasarkan keyakinan Hakim Konstitusi.

“Tiga hal ini yang akan mendasari hakim Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ada banyak fakta yang tidak sesuai antara permohonan yang disampaikan oleh pengacara pemohon dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Misalnya tentang tuduhan mengenai TSM, terstruktur, sistematis dan massive, ternyata Pemohon tidak mampu mengungkapkan fakta di dalam persidangan apa yang menjadi bukti terstruktur dilakukan oleh siapa, siapa yang memimpin, dimana dilakukan, berapa jumlah suara yang diduga dapat berpengaruh secara signifikan kepada kemenangan Paslon Nomor 01,” ucap Ikhsan dalam siaran persnya, Selasa (25/06/19).

Perlu diingat bahwa, Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Apakah yang dimaksud massive itu terjadi di separuh dari Kabupaten/Kota?, apakah cukup dengan alat bukti yang di ajukan oleh pengacara Prabowo-Sandi yang hanya menunjukkan beberapa container berupa box kotak plastik yang dinomori dengan P-155, yang sampai akhir persidangan bukti tersebut tidak dapat disampaikan di muka persidangan.

Selain itu Ikhsan menilai, “kemudian dikaitkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pengacara Pemohon ternyata saksi yang tidak mempunyai kualitas apapun. Maka dengan kualifikasi fakta, alat bukti, surat maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan dapat membentuk keyakinan hakim untuk memutus perkara ini,” tuturnya.

Berdasarkan pengalaman dipersidangan baik di Mahkamah maupun di Peradilan Umum, bila permohonan atau gugatan yang di ajukan oleh Pemohon/Penggugat yang demikian, maka besar kemungkinan permohonan ini akan ditolak. Setidaknya akan di NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau permohonan tidak dapat diterima.

Pasca pembacaan putusan Mahkamah, sambung Ikhsan, “maka seyogyanya semua pihak baik Pemohon (Prabowo-Sandi), pihak Termohon (KPU), maupun pihak Terkait, dalam hal ini Jokowi-KH. Ma’ruf Amin, juga seluruh masyarakat Indonesia harus dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dengan penuh kesadaran, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding),” harapnya.

Putusan Mahkamah harus kita maknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan Pilpres, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan rekonsiliasi bagi semua pihak.

Kami sangat berharap sebagai kuasa hukum Jokowi-KH. Ma’ruf Amin, agar publik dapat memahami dan tidak melakukan gerakan-gerakan atau unjuk rasa. Agar tidak mengganggu Mahkamah dalam rangka mengucapkan putusan tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga memerlukan ketenangan dan suasana yang kondusif.

“Sebagaimana sikap Pak Prabowo-Sandi dan para pihak yang telah setuju untuk memilih Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah yang memutus sengketa Pilpres sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1), maka kita sebagai warga Negara yang sadar dan taat akan konstitusi seyogyanya mengikuti, demikian pula kita wajib menerima apapun putusan Mahkamah,” pungkasnya. (Elwan)