Dr. Ikhsan Abdullah : Saatnya Indonesia Memimpin Industri Halal

0
723

Inapos, Jakarta.- Acara pameran halal Internasional, Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018 kembali digelar di SMESCO Convention Hall, Pancoran, Jakarta Selatan. Secara resmi dibuka kemarin, Indhex merupakan upaya untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang halal.

Tak hanya menggelar pameran produk-produk halal dari UMKM dan brand-brand ternama Tanah Air, Indhex 2018 ini juga menyuguhkan seminar hingga talkshow terkait produk halal.

Dr. Ikhsan Abdullah, SH.MH Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) yang menjadi pembicara bersama Kepala BPJPH Prof. Dr. Sukoso pada Seminar INDHEX 2018.

Ikhsan mengatakan, Pasal 65 UU No 33 Tahun 214 Tentang Jaminan Produk Halal harus dilakukan amandemen demi Kepastian Dunia Usaha. Memasuki Tahun ke 5 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di undangkan, akan tetapi masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat, UUJPH belum berfungsi menjadi Lokomotif penggerak bagi dunia usaha, UKM dan Industri halal. Sejak diundangkan UU JPH pada 17 Oktober 2014 diharapkan dapat menjadi pemicu bagi tumbuhnya industri halal di tanah air. tetapi realitanya masih jauh dari harapan.

“Pemerintah harus mendorong pertumbuhan Industri halal baik di bidang makanan, minuman , obat, produk rekayasa tehnologi dan barang gunaan, dengan mengintegrasikan Produk halal ke dalam sistem Keuangan Syariah. Perbankan syariah wajib membiayai sektor UKM dan Industri yang berbasis halal. Sehingga UKM tumbuh bersama perbankan Syariah. Disinilah perlunya diciptakan skema pembiayaan yang memperkuat relasi antara kedua gerbong tersebut. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh. Saatnya Bangsa Indonesia memimpin, tidak terus menjadi pasar besar bagi perdagangan internasional,” ujarnya, Jumat (02/11/18).

Harus diakui Industri halal kita masih tertinggal dari Malaysia, Thailand, Singapore, Korea dan Taiwan. Pelaku usaha di tanah air belum menjadikan produk halal halal sebagai peluang baru dan lini bisnis penting. Padahal di dalam era global saat ini sejalan dengan gaya hidup modern dan milenial halal sedang menjadi trend global, baik Halal Food, Halal Fashion, Halal Finance, Halal Tourism sampai ke Halal Media. Negara tetangga kita sudah mengambil benefit, sementara kita masih meributkan peralihan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diresmikan pada 10 Oktober 2017 setahun yang lalu, namun BPJPH belum dapat menjalankan fungsinya sesuai yang di amanatkan UUJPH. Sampai saat ini, tambah Ikhsan, “BPJPH belum dapat menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal dari dunia usaha, dikarenakan masih membangun sistem dan instrumen,” jelasnya.

Menyambut Mandathori Sertifikasi halal yang jatuh tempo Oktober 2019 sampai hari ini belum ada satupun LPH yang lahir dan terakreditasi oleh BPJPH dan MUI, karena syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki minimal 2 orang auditor halal yang telah memperoleh sertifikasi dari MUI.

“BPJPH dan MUI belum dapat merumuskan standar akreditasi bagi LPH kecuali standarisasi untuk sertifikasi auditor halal yang sudah memiliki standar MUI. Belum dilakukan perjanjian kerjasama (PKS BPJPH – MUI) sampai saat ini menjadi salah satu kendala,” imbuhnya.

Persiapan memasuki masa wajib sertifikasi (mandatory) yang akan dimulai pada bulan Oktober 2019, maka sosialisasi dan edukasi UU JPH harus benar-benar massive dilakukan kepada dunia usaha dan masyarakat, guna menghindarkan akibat hukum bagi dunia usaha terkena sanksi undang-undang.
Karena apabila sampai batas waktu mandathori sertifikasi dan produk mereka belum bersertifikasi halal, maka akan terkena sanksi berupa denda maupun sanksi pidana sekaligus sebagaimana Pasal 56 dan 57 UU JPH. Demikian pula ketentuan sanksi ini berlaku juga bagi Penyelenggara Sistem Jamin Halal, baik BPJPH maupun LPH.

Ia menilai, “UU JPH sangat mendesak untuk diterapkan bagi produk asing/produk impor. UU JPH dapat dipergunakan sebagai ketentuan non tarif barrier atau proteksi bagi produk impor sehingga dapat membendung secara selektif masuknya produk impor ke dalam negeri, sekaligus menjadikan UU JPH sebagai instrumen bagi penguatan rupiah terhadap dollar,” pungkas Ikhsan.

Agar dunia usaha tidak dirugikan dan tetap tersedianya produk halal di masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan umat dengan belum berfungsinya BPJPH, maka ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal harus menjadi landasan bagi sertifikasi halal, yakni MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan bagi dunia usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Pemerintah harus segera mengamandemen pasal 65 UUJPH karena pasal tersebut mengatur ketentuan waktu yg telah daluwarsa. Pasal tersebut mengatur, bahwa 2 tahun sejak ditetapkannya UUJPH Pemerintah wajib mengeluarkan peraturan Pemerintah. Maka secara tafsir Hukum Undang2 maka sudah lewat waktu atau daluwarsa masa Penerbitan PP atas UU tersebut.

“Untuk dapat menerbitkan PP sebagai peraturan pelaksana, maka Pemerintah wajib menyampaikan usulan amandemen terhadap pasal 65 tersebut,” pintanya.

Karena jika PP diterbitkan tanpa mengamandemen pasal 65 maka pemerintah dapat di anggap melanggar ketentuan UU JPH karena menerbitkan PP yang sudah lewat waktu.

Semestinya Peraturan Pemerintah diterbitkan terlebih dahulu sebagai peraturan pelaksana UU JPH hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63, 64 dan 67 UU JPH. selama PP dan masa peralihan diharapkan BPJPH dapat menahan diri untuk tidak membuat statemen dan berbagai pernyataan yg dapat membuat dunia usaha bingung dan panik.
sebaliknya harus membuat persiapan berupa road map agar dapat diikuti oleh masyarakat dan dunia usaha. (El)