DPW PBB DKI Jakarta Desak Pemerintah Keluarkan Perpu

0
134

Jakarta.- Tensi politik di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia sedang mendidih dan memanas akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan massa buruh, pelajar dan mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020), diwarnai kerusuhan.

Ketua DPW PBB DKI Jakarta Ical Syamsudin menyatakan, bahkan sampai dini hari, situasi Jakarta kian mencekam yang berlangsung di kawasan Harmoni Jakarta Pusat, tidak jauh dari Istana Merdeka.

“Terkait aksi penyampaian pendapat yang dilakukan serikat buruh dan mahasiswa terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI berlangsung kemarin. Serta melihat kondisi keadaan dalam negeri khususnya di Ibukota DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan juga barometer politik, yang saat ini kami liat semakin tidak kondusif,” kata Ical di kantor DPW dalam konferensi persnya, Jumat (9/10/2020).

Maka dengan ini kami atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi DKI Jakarta serta jajaran pengurus menyatakan:

1. Meminta dan mendesak pemerintah dalam hal ini agar membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu.

2. Menyesalkan tindakan pimpinan DPR dan para anggota-anggotanya dari sejumlah parpol-parpol yang mendukung dan mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan tanpa melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersinggungan/terdampak dengan UU tersebut.

3. Sikap DPR teramat gegabah dan tergesa-gesa memutuskan UU dimaksud disaat rakyat tengah dihadapi sulitnya ekonomi dan situasi pandemik saat ini. (El)