DPR RI Tempatkan RUU Pertanahan Jadi Prioritas

0
208

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II akan menempatkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sebagai proritas pada 2018 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.

“Sudah komitmen RUU ini menjadi paling prioritas di Komisi II,” ujar Lukman Edy pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, Rabu (22/11).

Menurutnya pembahasan revisi RUU Pertanahan akan dilaksanakan pada Januari 2018.

“Kalau lancar bisa selesai satu dua kali sidang,” tambahnya.

Pada rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil. Penyerahan juga disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Pada DIM RUU Pertanahan, Kementerian ATR/BPN memberikan sejumlah usulan baru, pendalaman dan perubahan. Menurut Menteri Sofyan, usulan diberikan agar UU pertanahan menjadi piranti social engineering yakni Undang-undang yang positif, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“RUU Pertanahan juga sebagai _Omnibus Law_, harus dapat menjembatani harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal tanah,” jelas Sofyan Djalil.

Beberapa usulan baru yang diberikan antara lain penambahan hak penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah, hal ini seiring dengan berbagai keperluan maupun infrastruktur publik. Pembentukan Bank Tanah juga diusulkan untuk menjamin kedaulatan negara atas tanah, mengontrol harga tanah dan menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan.

Sofyan mengatakan usulan lain yakni hak pengelolaan sebagai hak atas tanah diberikan kepada instansi pemerintah dan masyarakat hukum adat. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum Hak atas Tanah tanpa menganggu kelangsungan usaha. “Harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan,” kata dia.

Meski demikian Ia memastikan usulan pada DIM RUU Pertanahan tidak mengubah filosofi, asas dan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). “Tetap berlaku dan menjadi rujukan RUU Pertanahan. UU PA tetap sebagai Undang-Undang Pokok,” tambahnya. (Red/Rils)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here