Jakarta.- Permohonan eksekusi terhadap termohon eksekusi PT Bumi Bintang Bersatu (PT BBB), kembali dilayangkan pihak pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Selasa 20 September 2022, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan pendataan terhadap aset PT BBB.

Kuasa hukum pemohon eksekusi Soedarto Rimbun SH,MH kepada media mengatakan permasalahan berawal dari pihak termohon eksekusi memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 943 juta, diakuinya, pada saat penetapan sebenarnya Rp 1,9 miliar, tetapi termohon eksekusi baru membayar Rp 1 Miliar dan sisanya belum dibayar yang merupakan hutang kepada pihak ketiga, sehingga pemohon eksekusi mengajukan eksekusi kembali, seperti dikutip media GAASINDONESIA.COM.

Menanggapi pemberitaan tersebut diatas awak media melakukan konfirmasi dengan Direktur Utama PT BBB Calon Ginting SH.

Ditemui awak media Calon Ginting yang didampingi Penasehat Hukum Dr.Najab Khan SH, MH mengatakan bahwa gugatan terhadap pihaknya dipicu dari adanya permintaan pihak pemohon eksekusi kepada termohon guna mengembalikan uang investasi Rp 400 juta karena dilihat kurang maju usahanya.Namun dia menggugat Rp.1.943.000.000,- dengan gugatan ke PN JKT BAR dengan nomor perkara 647/ pdt. G/ 2015

Singkat cerita sambung Ginting, permintaan saudara S untuk melakukan perdamaian sebelum putusan, kami sanggupi dengan membayar Rp 1 miliar sesuai kesepakatan, dan kami buat akta perdamaian di notaris.

“Dalam akta perdamaian itu bahwa dengan menerima Rp 1 miliar pihak pemohon tak akan menuntut apapun lagi dengan alasan kurang bayar atau salah satu pihak dirugikan, dan sepakat mengabaikan putusan PN sampai ke tingkat MA, kami merasa heran saja pihak pemohon menagih sisanya, padahal dengan dibayar uang 1 milyar sebelum putusan PN, adalah uang perdamaian bukan uang angsuran setelah putusan keluar,” ungkap Ginting.

Kepada awak media, Ginting juga mengungkapkan, coba tanyakan pada kuasa hukum S ini apakah benar ada akta perdamaian Nomor 07/2016 yang dibuat Notaris, apakah benar S sudah menerima uang Rp 1 milyar dari PT BBB sebagai uang perdamaian yang tertuang didalam akta notaris pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Selain itu menurut Ginting, kan sudah ada perdamaian, kenapa tak dicabut perkara Nomor 647/Pdt.G/2015/PN.JKT.BAR. Padahal lanjut Ginting, dalam akta perdamaian Pasal 4 Ayat 4 S ini harus mencabut perkara dan sepakat tidak akan menuntut lagi.

“Kenapa masih menuntut agar PT BBB membayar lagi padahal Pasal 5 akta perdamaian berbunyi tak ada lagi saling menuntut,” paparnya.

Ginting menegaskan, lalu kenapa mengajukan sita jamin terhadap aset PT BBB, kan jelas sudah ada perdamaian yang dibuat aktanya oleh notaris. Nah apalagi yang kuasa hukumnya tuntut sebenarnya.

Ini kan jadi tak jelas, yang kuasa hukum S ini ajukan sita eksekusi kan perkara Nomor: 647/Pdt.G/2015/PN.JKT.BAR, apa hubungan dengan perkara lain, yang jelas kan perkara ini sudah ada perdamaian dan dihadapan notaris.

Dirut PT BBB Calon Ginting SH, tetap mengupayakan untuk menggugat S baik pidana maupun perdata, supaya setiap orang harus tunduk dan menghormati apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian.

Sementara saat dikonfirmasi ke kuasa hukum S yaitu Soedarto Rimbun, melalui selulernya oleh media, mendapat jawaban belum ada waktu, dan ditanya wartawan lagi apakah bisa wawancara melalui WhatsApp saja, dijawab tidak bisa.