INAPOS, JAKARTA.- Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, menyoroti pentingnya perusahaan transportasi untuk menghormati hak-hak para mitranya, termasuk hak untuk menyampaikan aspirasi.
Dhahana menegaskan bahwa perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Blue Bird harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aktivitas bisnis mereka, terutama mengingat dampak luas yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
“Mitra pengemudi adalah bagian penting dari ekosistem bisnis perusahaan. Penghormatan terhadap hak-hak mereka, seperti hak untuk menyuarakan aspirasi, hak atas informasi yang transparan, dan hak untuk mendapatkan imbalan yang layak, harus menjadi prioritas dalam kebijakan perusahaan,” ujar Dhahana pada Sabtu (31/8/24).
Menanggapi beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mitra pengemudi, Dhahana mengimbau perusahaan untuk mematuhi ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Ia menekankan bahwa aksi damai yang dilakukan oleh mitra pengemudi adalah hak yang harus dihormati, namun setiap masalah yang muncul sebaiknya diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan inklusif.
Dhahana juga menekankan bahwa bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan perlindungan hak-hak pekerja dan mitra, termasuk kondisi kerja yang layak, upah yang adil, serta akses terhadap jaminan sosial.
“Keterbukaan untuk berdialog dan kerjasama yang baik antara perusahaan dan mitranya adalah kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dhahana menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong implementasi HAM di dunia usaha dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Bisnis dan HAM.
Ia berharap perusahaan di bidang transportasi dapat memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada mitra kerja dilakukan dengan partisipasi aktif dari para mitra, sesuai dengan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).
“Upaya ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Dhahana. (Rd)
