Beranda Headline Dirjen AHU Gelar Seminar Rekonstruksi Politik Hukum Kewarganegaraan Sekaligus Melaunching Aplikasi Pewarganegaraan

Dirjen AHU Gelar Seminar Rekonstruksi Politik Hukum Kewarganegaraan Sekaligus Melaunching Aplikasi Pewarganegaraan

Jakarta.- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebut anak hasil dari perkawinan campuran atau beda negara yang berdomisili di Indonesia berpotensi menjadi warga negara asing. Penyebabnya, banyak yang telat memilih kewarganegaraan dan tidak mendaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu yang sudah ditentukan undang-undang.

“Akibatnya anak hasil perkawinan campuran terancam menjadi warga negara asing,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar, saat menjadi Keynote Speach pada Seminar Rekonstruksi Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Untuk Menjamin Perlindungan dan Kepastian Hukum Warga Negara serta me-Launching Aplikasi Pewarganegaraan di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Senin (8/11/2021).

Cahyo menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengenal atau mengakui prinsip kewarganegaraan tunggal dan dwi kewarganegaraan terbatas atau ganda terbatas. Aturan itu yakni seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga umur 18 tahun dan setelah itu paling lambat umur 21 tahun, anak tersebut harus menentukan sendiri menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan dalam rentang usia yang ditentukan dalam UU (18 sampai dengan 21 tahun).

Di sisi lain bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan (UU Nomor 12 Tahun 2006), harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 4 tahun setelah UU kewarganegaraan diundangkan guna memperoleh Surat Keputusan anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006.

“Pada pelaksanaannya, banyak yang telat memilih kewarganegaraan dan juga tidak mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rentang waktu yang sudah ditentukan Undang-Undang,” ujarnya.

Dia mengemukakan bahwa saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan kewarganegaraan tersebut, melalui proses perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan turunan dari UU Kewarganegaraan.

“Salah satu  materi perubahannya adalah mengenai tata cara pewarganegaraan bagi anak-anak yang tidak mendaftar sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan anak yang telah mendaftar sesuai ketentuan Pasal 41 namun tidak memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan berakhir,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Tata Negara, Baroto mengatakan, masih banyak permasalahan tentang kewarganegaraan terutama dalam hal implementasi UU 12 Tahun 2006 yang menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya.

“Kita menyadari bersama bahwa memang masih banyak permasalahan kewarganegaraan yang dihadapi, sehingga penting bagi kita untuk melakukan upaya dan kerja keras bagi kita semua terutama dalam hal integrasi data dan sinergitas dengan instansi terkait,” jelasnya.

Peluncuran Aplikasi Pewarganegaraan

Pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sekaligus me-launching pengembangan aplikasi pewarganegaraan yang bernama Simponik (Sistem Aplikasi Pewarganegaraan Elektronik) yang dapat diakses melalui laman resmi Ditjen AHU di www.ahu.go.id. Aplikasi ini dikhususkan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengiriman berkas permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Pengembangan aplikasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia,” kata Cahyo.

Sementara itu, Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Baroto mengatakan bahwa Simponik ini dapat mempermudah pelaksanaan penyampaian dokumen persyaratan pewarganegaraan dan berita acara sumpah oleh kantor wilayah yang awalnya dilakukan secara manual kemudian menjadi elektronik.

“Diharapkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung rangkaian pelayanan pada Ditjen AHU akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Pada kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Anggota Komisi I & Badan Legislatif DPR RI Christina Aryani, Direktur Tata Negara, Baroto, dan Nuning Purwaningrum. (El)

RELATED ARTICLES

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80 Persen

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2% JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak...

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA.- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam...

Komsos Bersama Masyarakat, Satgas Yonif RK 751/VJS Jadi Pamong Dalam Pembangunan di Wilayah Penugasan

INAPOS.COM - Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah yang dianggap rawan, Satgas  Yonif  RK 751/VJS selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara selalu ikut...
- Advertisment -

Most Popular

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80 Persen

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2% JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak...

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA.- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam...

Komsos Bersama Masyarakat, Satgas Yonif RK 751/VJS Jadi Pamong Dalam Pembangunan di Wilayah Penugasan

INAPOS.COM - Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah yang dianggap rawan, Satgas  Yonif  RK 751/VJS selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara selalu ikut...

Kepala Kampung Somografi dan Perwakilan Masyarakat Kampung Umuaf Datangi Pos Ubrub

Maaf Ganggu Liburnya. Ijin kirim berita 🙏🏽 INAPOS.COM - Danpos Ubrub Kipur-2 Satgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti Lettu Inf Lisbon Situmorang, menyambut hangat kedatangan Bapak...

Recent Comments