0 3 min 6 tahun

CIREBON.- Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Kanci I atau PLTU Unit 1 yang telah diresmikan pada 2012 silam dan telah beroperasi, menyisakan beberapa persoalan antara lain pembebasan lahan yang belum selesai.

Berdasarkan informasi dan data yang disampaikan oleh Ade Junaedi, salah satu warga Kanci Kulon kepada Inapos, Jum’at (23/03/2018) bahwa tanah miliknya beserta beberapa warga lainnya yang berada di dalam lingkungan PLTU Kanci Unit 1 dengan luas sekira 10 hektar (Ha) belum juga di bayar oleh PLTU.

“Tanah saya seluas 7.100 meter yang berada tepat dibelakang gedung admin PLTU Kanci Unit 1, hingga saat ini belum juga dibayar oleh mereka (PLTU-red). Begitu pun tanah milik orang tua seluas 2 Ha juga belum di bayar”, papar Ade sembari memperlihatkan berkas kepemilikan tanahnya yang dibeli dari Taryam pada 2008 silam.

Ade Junaedi saat memperlihatkan berkas tanah yang dimiliki dan belum dibayar PLTU Kanci Unit 1
Ade Junaedi saat memperlihatkan berkas tanah yang dimiliki dan belum dibayar PLTU Kanci Unit 1

Masih menurut Ade, beberapa hektare tanah warga yang belum dibayar dan berada di lingkungan PLTU kanci Unit 1 bahkan telah digunakan oleh PLTU.

“Tanah warga yang lain sudah dimanfaatkan oleh PLTU. PLTU hanya janji-janji namun tidak pernah terlaksana pembayarannya. Saya bertanya kepada salah satu staff PLTU yang bernama Hafid, tapi Dia (Hafid-red) menyatakan bahwa belum ada jadwal pembayaran. Lho PLTU sudah beroperasi tapi masyarakat di kesampingkan, bahkan sekarang Hafid jika saya telpon tidak pernah mengangkat”, jelas Ade geram.

Ade menambahkan bahwa dirinya pernah meminta bantuan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pernah mensomasi PLTU namun belum ada pekembangan yang baik hingga saat ini.

Seluruh Tanah di PLTU Kanci Unit 1 telah SHM

Namun apa yang dipaparkan oleh Ade di bantah oleh pihak PLTU Kanci Unit 1. Saat Inapos mencoba menanyakan hal yang disampaikan Ade kepada Hafid Saptadinto Humas PT. Cirebon Power selaku pengelola PLTU Kanci justru menolak menjawab karena bukan kapasitasnya.

“Bukan kapasitas saya Mas, menjawab. Dengan pak Yuda saja bagian komunikasi”, elak Hafid saat dihubungi melalui aplikasi Whatsappnya.

Ketika hal ini disampaikan kepada Yuda, bahwa bagaimana tanggapannya tentang sekira 10 Ha tanah yang belum di bayar oleh PLTU, Ia menjawab semua tanah telah SHm.

“Untuk PLTU Unit 1 Cirebon Power, sudah sejak lama seluruhnya berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM)”, jawab Yuda.

Ketika ditanyakan kebenaran peryataan Ade tersebut, Yuda menyatakan bahwa itu tidak benar.

“Rumor seperti ini sering berhembus, tapi tidak pernah ada satupun yang bisa membuktikan dengan dokumen yang valid dan pernyataan belum dibayarnya tanah-tanah tersebut tidak benar”, jawab Yuda pula melalui pesan Whatsapp saat dihubungi. (Cep’s/Kris)