Diduga, Pemeriksaan BPK di Kabupaten Bekasi Bermasalah

0
1148

INAPOS, BEKASI -Terindikasi kuat sudah bekerjasama dengan BPK, Pemeriksaan kembali pengambilan sample coredrill proyek peningkatan struktur jalan Bojong Karatan-Bunibakti CBL (Overlay) Kecamatan Tarumajaya/Babelan, hasilnya patut dipertanyakan.

Pengambilan sample coredril yang kini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, pada Senin 18/11/2019 dihadiri oleh dua orang perwakilan dari BPK Provinsi, namun penentuan titik pengambilan sample sudah ditentukan dan diberi tanda oleh konsultan dan kontraktor pelaksana sebelum pengambilan semple dilakukan.

Seperti diketahui saat sebelum dilakukannya pengambilan sample coredrill oleh BPK, diketahui ada beberapa titik yang diberi tanda garis silang dan lingkaran cat pilox berwarna merah, agar dilokasi tersebutlah titik pengambilan sample coredrill dilakukan.

 

Foto Salah satu perwakilan dari BPK Provinsi Jabar yang tidak diketahui namanya dan bersembunyi di dalam kendaraan dinas milik Pemda Kabupaten Bekasi B 2074 HU
Foto Salah satu perwakilan dari BPK Provinsi Jabar yang tidak diketahui namanya dan bersembunyi di dalam kendaraan dinas milik Pemda Kabupaten Bekasi B 2074 HU

 

Namun anehnya, dari seluruh titik pengambilan sample coredrill yang dilakukan oleh BPK, dilokasi tersebut dimana dilakukannya pengambilan sample coredrill sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) yang diberitanda oleh kontraktor pelaksana.
Seperti yang terjadi pada Peningkatan Struktur Jalan Bojong Karatan-Bunibakti CBL (Overlay) Paket 12 dan Paket 13. Semua titik pengambilan sample yang dilakukan oleh BPK, semua tepat pada titik dan lokasi yang sama.
Ketika mengatahui awak media datang ke lokasi dimana dilakukannya pengambilan sample coredrill oleh BPK, kedua orang perwakilan dari BPK tersebut, langsung menghindar dan masuk kedalam kendaraan mobil plat merah bernomor polisi B 2074 HU, dan ketika ingin diwawancara salah satu perwakilan dari BPK yang berada di dalam kendaraan plat merah tersebut, hanya melambaikan tangan dan tidak ingin diwawancara.
“Semua titik pengambilan sample coredrill BPK bersama Konsultan yang melakukan pengukuran dan menentukan titiknya, jarak titik yang mereka ambil ada yang 90 meter dan ada yang 80 meter, jadi lakosi pasti berbeda dari titik lokasi yang telah dicoredrill sebelumnya,”kelit Lulu Kasi Wasdal DPUPR Kabupaten Bekasi kepada Inapos.
Ketika ditanya siapa nama kedua orang perwakilan dari BPK Provinsi yang hadir pada pemeriksaan saat ini, Lulu tidak mau memberi tahu siapa namanya dan mengatakan tanya langsung saja sama orangnya.
Namun ketika diwawancara kenapa semua titik lokasi yang diberi tanda pilox berwarna merah, berdekatan dan sama lokasinya dengan pengambilan sample sebelumnya, Lulu tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan awak media.
Beberapa kali awak media mencoba mengetuk jendela pintu kendaraan plat merah tersebut, yang didalamnya diketahui ada perwakilan dari BPK Provinsi Jawa Barat. Namun pihak dari BPK tidak keluar dari kendaraan dan tidak mau diwawancara.
Menanggapi hal itu, Fery Astoni Sekertaris Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) menilai adanya kerjasama yang tersistem dan kongkalikong antara BPK-P dengan Kontraktor serta Konsultan dalam penentuan titik coredrill.
Pasalnya, dari beberapa titik pengambilan sample coredrill hampir semua di titik lokasi yang sama, dimana titik tersebut yang ketebalannya sudah ditentukan agar saat akan diambil sampel coredril ketebalannya sesuai dengan spek yang ditentukan. Namun jika digeser ke lokasi yang berbeda maka hasilnya akan berbeda tidak lebih dari 4 cm.
“Semua hampir dilokasi yang sama, tepat bersebelahan dilakukannya pengambilan sample coredrill sebelumnya, dimana independennya BPK, ini jelas BPK pun ada indikasi kerjasama dalam pemeriksaan yang tidak akuntabel,”ujar Fery Sekertaris LSM LIAR kepada Inapos.com
Fery yang menuding adanya persekongkolan saat dilakukannya pemeriksaan proyek pembangunan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019. Menilai pemeriksaan ini adalah pemeriksaan abal-abal.
“Ini adalah pemeriksaan abal-abal, BPK yang yang diketahui adalah lembaga independen, ternyata bisa dikendalikan dan diajak kompromi oleh para oknum yang ingin merugikan keuangan Negara, jelas itu terjadi,”ungkapnya
Dirinya pun akan melaporkan hal ini ke pimpinan tertinggi BPK Pusat atau BPK RI, DPR RI Komisi V yang membidangi Infrastruktur dan Komisi XI yang membidangi keuangan mitra kerja Setjen BPK.
“Saya akan laporkan hal ini semua terkait kinerja BPK Provinsi Jawa Barat, bukan hanya ke BPK Pusat dan DPR RI, kami dari Lembaga LSM LIAR akan melaporkan dan mengirimkan surat ke Presiden, agar mengetahui kinerja BPK Provinsi Jawa Barat yang tidak akuntabel,”tutupnya. (Nof)