Diduga, Pembebasan Lahan ITB Dimainkan Oknum BPN Sumber

0
789

KABUPATEN CIREBON – Keruhnya permasalahan pembebasan lahan ITB (institut teknologi bandung) di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mengundang banyak perhatian publik. Pasalnya, ada kejanggalan dalam pengukuran pembebasan lahan atas nama Sarmija dan kini terendus awak media serta disorot penggiat kontrol sosial serta Pengamat/Pemerhati.

Sorortan tersebut timbul karena diduga adanya oknum yang bermain curang dari permasalahan pembebasan lahan ITB yang terletak di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mulai terendus.

Menurut salah satu warga Kabupaten Cirebon yang tidak ingin dimediakan namanya memaparkan adanya kejanggalan pengukuran dari pihak oknum BPN terkesan merugikan pemilik lahan (Sarmija), salah satu contohnya tanah (leter C) milik Sarmija yang dianggap tidak sesuai dalam luas jumlah meter persegi, kini menjadi dinamika baru pembebasan lahan ITB.

“Sarmija yang memiliki tanah sekitar seluas 5678 meter persegi mungkin merasa tidak sebanding dengan hasil pengukuran oknum BPN Kabuoaten Cirebon (Sumber) yang hasilnya sekitar kurang lebih 3000 meter persegi membuat tanda tanya besar bagi masyarakat, sehingga banyak dugaan penyimpangan terhadap tim pengukuran dari oknum BPN serta adanya pengukuran tanah yang status kepemilikannya masih belum diketahui sehingga dikategorikan NN (no name) oleh pihak terkait”, tuturnya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, pada berita acara Pemberitahuan Akan Disimpannya Uang Konsinyasi Nomor: 1/Pdt.Cons/2018/PN.Sbr, didapati sebuah perintah atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sumber sebagaimana penetapan tertanggal 20 Februari 2018 Nomor: 1/Pdt.Kons/2018/PN.Sbr, telah melakukan exploit (penawaran pembayaran) uang ganti kerugian dari tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kabupaten Cirebon, atas kepemilikan tanah NIB 14, Luas 3347, terletak di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan nominal ganti rugi sebesar Rp. 1.346.364.000,- (satu milyar tigaratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) setatus tanah dalam sengketa;

Bahwa oleh berdasarkan keterangan dalam surat tertanggal 24 Januari 2018 Nomor: 590/63/Pertanahan dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, obyek tersebut dalam keadaan sengketa, maka penawar ini disampaikan melalui Kantor Desa Kebonturi untuk diteruskan kepada pihak yang bersengketa;
Selanjutnya diberitahuu kepada yang bersangkutan bahwa uang sebesar Rp. 1.346.364.000,- (satu milyar tigaratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut akan disimpan dalam Kas Konsinyasi Kepanitraan Pengadilan Negri Sumber;

“Isi Surat Berita Acara tersebut sudah diberitahukan kepada pihak terkait (Sarmija) oleh Pemerintah Desa Kebonturi namun terkesan kurang direspon dari pihak Sarmija, disinylir besar kemungkinan dari pihak Sarmija masih Kurang Puas atas ganti rugi dari pihak terkait sehingga permasalahan tersebut dianggap belum menemukan titik temu”, terang warga tersebut.

Saat ditemui Kasi Pengukuran Hendarsyah didampingi Odan Rohana Kasubsi Pengukuran memaparkan terkait permasalahan pembebasan lahan ITB di Kebonturi. “Pengukuran berdasarkan patok perbatasan tanah masyarakat, bukan acuan dari Leter C”, tuturnya.

Begitupun disampaikan oleh Riswan Kepala BPN (badan pertanahan pemerintah) kepada awak media terkait permasalahan tersebut sudah sampai ke Pengadilan Negeri Sumber, terangya saat ditemui di kantor BPN Sumber.

Dalam hal ini Yono penggiat sosial kontrol, Pengamat / Pemerhati angkat bicara terkait pembebasan tanah di Kebonturi patut diduga adanya oknum yang bermain didua sisi terkait pembebasan lahan ITB Kabupaten Cirebon, pasalnya kejanggalan yang mulai disorot awak media tampak sedikit tersirat adanya dugaan oknum yang bermain curang demi kepentingan pribadi maupun suatu kelompok ataupun suatu golongan terhadap adanya program pemerintah yang dinilai tempat mendulang uang demi meraup keuntungan pribadi bagi oknum yang diduga terjangkit virus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (Biro Cirebon)