Selasa, Juni 25, 2024
BerandaDaerahDiduga Ny. JCS Korupsi Dana Desa Sebesar 1,4 M

Diduga Ny. JCS Korupsi Dana Desa Sebesar 1,4 M

Inapos, Maluku.- Indikasi penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dan 2016 di Negeri Ouw, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku

Tengah, Maluku. Masyarakat telah melaporkan ke Kejaksaan Negeri Ambon cabang Saparua atas tindakan penyalahgunaan dana desa pada tangal 16 Mei 2016 lalu,  pihak Kejaksaan melakukan investigasi langsung ke Negeri Ouw ditemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan oleh oknum  perangkat negeri Ouw, kecamatan Saparua, kabupaten maluku Tengah.

Ditemukan indikasi adanya tindakan gratifikasi oleh oknum-oknum di Pemerintah Negeri Ouw, yang diduga dilakukan Pejabat sementara Ny. JCS yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) sejak tanggal 30 Oktober 2015 bersama stafnya yang masih menjabat sampai saat ini.

Dari hasil Wawancara awak media melalui sambungan Telepon, dengan Masyarakat Negeri Ouw yang tidak mau disebutkan namanya, Ia menuturkan laporan tersebut diterima langsung oleh dua pegawai Kejaksaan atas nama Stenly dan Franky tepat pukul 12.30 WIT.

“Keduanya langsung menanggapi secara positif dan bersedia untuk memproses masalah tersebut,” ungkap narasumber kepada Awak media sembari meminta namanya tidak dipublikasikan.

Baru-baru ini, dua minggu berselang, tim dari Kejaksaan langsung turun ke Negeri Ouw guna melakukan penyelidikan lapangan atau on the spot secara maraton selama dua Minggu.

“Pasca tim Kejaksaan selesai melakukan investigasi lapangan, kami atas nama Pemuda Reformasi Negeri Ouw terus melakukan koordinasi dan hasil dari penyelidikan yang diinformasikan kepada kami, adalah telah didapatkan banyak temuan pelanggaran terkait penyelewengan anggaran,” dalam pengakuan sumber.

Bahkan, ternyata bahwa hasil laporan yang disampaikan oleh Pjs Negeri Ouw dan staf adalah fiktif. Sumber kemudian mengaitkan sejumlah data dengan fakta lapangan yang jelas-jelas sangat bertentangan, seperti pekerjaan jalan setapak sepanjang 300 meter dan lebar 1,5 meter dibuat tanpa adanya pemasangan papan proyek.

“Indikasinya jelas, bahwa jalan setapak di Negeri Ouw ini tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPN,” urainya, Minggu (01/10/17).

Kemudian, pembayaran harga tukang yang menurut RKPN sebesar Rp 29 juta namun dipotong Rp 5 juta, sehingga yang dibayar hanya sebesar Rp 24 juta.

Begitu pula, semua belanja material dipotong dan tidak sesuai dengan RKPN, termasuk pembagian dana pemberdayaan kepada pengrajin gerabah sebesar Rp. 500.000 ditambah bunga 10%, kelompok usaha kecil Rp 400.000 ditambah bunga 10%.

“Jadi pengembaliannya masing-masing Rp 550.000 dan 450.000, termasuk pembagian jaring kepada kelompok nelayan tidak tepat sasaran, karena diberikan kepada tukang kayu dan batu dan sejumlah indikasi penyelewengan lainnya,” bebernya.

Pihaknya, menurut pengakuan sumber, bersama tim penyidik Kejaksaan tidak hanya semata-mata membangun kerjasama tetapi juga berkomitmen, bahwa masalah ini harus diproses hingga tingkat persidangan di Pengadilan.

Namun anehnya, hingga saat kini permasalahan ini tidak pernah diproses.

Bahkan sekarang berkembang pula isu yang disebarkan oleh oknum istri dari kaur setempat yang juga tenaga pendidik pada lembaga pendidikan SD Negeri 1 Ouw. “Katanya ada pemberian uang terkait dana ADD 2015 ke pihak Kejaksaan Negeri Ambon cabang Saparua sebesar Rp 13 juta, lewat perantara bersama Pjs dan sejumlah pihak yang tidak jelas tujuannya untuk apa,” sambungnya.

Kembali lanjutnya, ketika laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD 2015 diserahkan ke Kabupaten disertai dokumentasi, pihak Kabupaten juga tidak pernah meninjau langsung ke lokasi apakah benar ataukah fiktif.

Hal ini terulang kembali pada pencairan dana ADD 2016 dimana pada tahap I, ada pemberitahuan lewat papan informasi yang ada di kantor negeri meskipun tidak terperinci.

Namun pada tahap ke II dan III, tidak ada transparansi kepada masyarakat alias siluman.

Dirincikan pula, pada pencairan ADD 2016, pembangunan infrastruktur yang dilakukan hanya berupa pembuatan jalan setapak sepanjang 400 meter dalam 2 lokasi berbeda, masing-masing 200 meter yang dibuat tanpa adanya pemasangan papan informasi proyek.

“Juga sama kondisinya tidak diketahui berapa nilai anggarannya alias bisa dikatakan fiktif kan,” cetus sumber.

Belum lagi adanya pembangunan sekolah PAUD yang punya pribadi dan dananya dimasukkan dalam RKPN ADD 2016 sebesar Rp. 59 juta yang sekarang telah diserahkan ke pihak negeri. Selain pembagian dana pemberdayaan kepada pengusaha kecil sebesar Rp 1 juta dengan pemotongan Rp.10 ribu yang jelas mengindikasikan adanya pungli.

“Begitu pula pembagian minyak tanah per orang satu drum dengan kapasitas muat 200 liter, namun pada kenyataannya minyak yang diterima bervariasi. Ada yang 60 atau 70 liter dan masih banyak temuan yang jika dilihat langsung ke lokasi,” tuturnya.

Atas fakta ini, sumber meminta pihak terkait khususnya institusi hukum Kejaksaan di negeri berjuluk Seribu Pulau ini untuk tidak mendiamkan kasus indikasi penyelewengan DD-ADD baik 2015 maupun 2016.

Menurut Jefri luanmase SH, Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk, Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, pejabat maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Di dalam Pasal 11 PP No 60/2014, formulasi penentuan besaran dana desa per Kabupaten cukup transparan yakni dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel. Namun, pada PP yang baru, yakni Pasal 11 PP No 22/2015, formula pembagian dihitung berdasar jumlah Desa, dengan bobot sebesar 90%. Sisanya, 10% dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Meski kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, namun ketika pejabat negara tersebut mengambil kebijakan dengan sengaja menguntungkan orang lain atau melawan hukum, maka bisa disebut korupsi.

“Jadi kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa kebijakannya (diusut) tetapi yang harus diusut hukum adalah yang membuat kebijakan itu. Itu ada unsur-unsur yang memenuhi ga, (mens rea, kerugian negara dan melawan hukum). Kalau ada, maka itu masuk wilayah Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan Keungan Negara,” jelas Jefri.

Dalam hal ini, siapa pun dia, baik petinggi/pejabat yang terlibat ataupun yang berusaha mengintervensi untuk melindungi serta meloloskan para pelaku kejahatan, yang telah melanggar hukum harus diproses hukum.

Karena mereka secara tidak langsung telah merampas hak masyarakat kecil, yang berhak menerima dan menikmati bantuan dari negara. (Elwan)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -    

Most Popular

Recent Comments