Diduga, Izin PT. AA Gunakan Suap

0
137

INAPOS, KABUPATEN CIREBON,- Pembangunan kawasan Industri Cirebon timur yang digagas PT. Bira Industri Rejeki Agung, tak berjalan mulus. LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, mencium adanya aroma dugaan “sulap menyulap” dalam proses perizinan PT. Avi Avian Industri Pipa.

Dimana perusahaan tersebut adalah salah satu mitra PT. Bira Industri Rejeki Agung yang saat ini masih terganjal proses perizinannya. Hal tersebut terkuak saat LSM GMBI menggelar aksi massa di depan kantor Bupati Cirebon, Senin (7/10/2019).

Dalam audensinya, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Maman Kurtubi membeberkan sejumlah bukti. Dihadapan Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Harry Safari dan sejumlah pejabat lainnya, bukti itu ditunjukkan dan dimintai tanggapan. Melalui bukti tersebut, GMBI menduga ada siasat terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk memuluskan pembangunan PT. Bira Industri Rejeki Agung.

“PT. Avi Avian Industri Pipa, lokasinya berada kawasan PT. Bira Industri Rejeki Agung. Sementara sampai per saat ini, dokumen perizinan PT. Bira masih terkendala administrasi. Artinya secara aturan perundang – undangan, itu legal apa tidak. Kuat dugaan PT. Avi Avian melakukan suap ke oknum DPMPTSP untuk meloloskan perizinannya,” tegas Maman.

Ia mengatakan, perizinan PT. Bira tersandung persoalan pengadaan tanah yang diduga terdapat tanah negara di dalamnya. Sehingga rencana perluasan areal kawasan yang semula 50 Hektar, kemudian diubah menjadi 100 Hektar, menemui ganjalan. Maman menduga tanah kas desa Waruduwur dan Gemulung Tonggoh yang berada di dalamnya, dijual belikan oleh oknum pemerintah, dengan mensetting seluruh prosesnya. Sehingga menurutnya, proses jual beli tanah antara PT. Bira dengan saudara Kasimo yang seolah – olah sebagai pemilik sah, terlihat sesuai aturan dan tidak menyalahi hukum.

“Kami menduga ini adalah permainan mafia kelas kakap. Karena proses jual belinya disetting dengan rapih dan nyaris tanpa cela. Namun setelah dikroscek di Kantor Pertanahan, ternyata ada jejak yang tertinggal. Ini yang kemudian muncul dugaan, pengesahan akta notaris Ineu Arida Basuki apakah sudah sesuai peraturan atau hanya sekedar dijadikan alat sebagai dasar proses perizinan, agar alurnya bisa berjalan,” terang Maman.

Berbicara Izin PT. Avi Avian Industri Pipa, Maman menduga ada sesuatu yang membuat izin itu dikeluarkan. Kabarnya ada oknum DPMPTSP yang menerima sejumlah uang sebesar Rp 500 juta, untuk memuluskan izin tersebut. Menurutnya tidak mungkin izin itu keluar, karena persoalan PT. Bira dianggap belum selesai.

“Tanah yang digunakan PT. Avi Avian adalah milik PT. Bira yang sampai saat ini izin lokasi dan fatwanya masih bermasalah. Jika izin yang 50 hektar dicabut, dan yang 100 hektar bermasalah, berarti tidak ada izin yang sah terkait pengelolaan tanah tersebut. Tapi kok bisa izin PT. Avi Avian Industri Pipa dikeluarkan. Sementara dalam prosesnya izin PT. Avi Avian tidak mengurus dari awal. Termasuk izin tetangga sebagai dasar terbitnya fatwa dan izin lokasi,” paparnya.

Terkait persoalan tersebut, perwakilan Dinas Penamanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Dadang dan Gunarsa menjelaskan, dasar dari terbitnya izin lokasi dan fatwa PT. Bira seluas 100 hektar adalah berdasarkan akta notaris Ineu Arida Basuki. Atas dasar itulah kemudian pihaknya mengeluarkan izin fatwa dan izin lokasi PT. Bira yang seluas 100 hektar.

“Awalnya PT. Bira tahun 2015 mengajukan permohonan kawasan industri seluas 50 hektar. Seiring berjalannya waktu, PT. Bira mengajukan perluasan menjadi 100 hektar pada tahun 2016. Dari itu kemudian fatwa yang 50 hektar kita cabut dan digantikan fatwa yang 100 hektar. Kami juga sudah melakukan konfirmasi ke pihak pertanahan (BPN) terkait persoalan itu. Usulan pertimbangan teknis (pertek) yang diajukan PT. Bira kepada pertanahan adalah seluas 50 hektar. Sehingga kami meminta kepada PT. Bira untuk segera merevisi itu,” terang Dadang.

Sementara terkait adanya dugaan penerimaan uang dalam memuluskan proses perizinan PT. Avi Avian Industri Pipa, mereka tidak mengetahui hal itu. Menurut Gunarsa, terkait keluarnya izin PT. Avi Avian karena sudah memiliki fatwa dan izin lokasi dan persoalan tanahnya dijamin oleh Notaris Ineu Arida Basuki.

“Fatwa untuk PT. Avi Avian dari kami 19 Januari 2017. Pemberian izin lokasi juga tahun 2017. Dasar tanahnya juga dari PPAT Ineu Arida Basuki. Izin tetangganya berupa PT. Bira Rejeki Industri Agung, satu hamparan 100 hektar kemudian di split menjadi 10 hektar yang digunakan oleh PT. Avi Avian Industri Pipa,” ujar Gunarsa.

Sementara itu, terkait alur proses perizinan yang sesuai peraturan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, Uus Sudrajat menjelaskan, perizinan PT. Avi Avian Industri Pipa dan PT. Bira Industri Rejeki Agung seharusnya berbeda dan tidak disatukan. Menurutnya dalam perda RTRW, satu izin usaha digunakan untuk satu jenis usaha.

“Izin dari PT. Bira Industri Rejeki Agung sendiri adalah pembangunan kawasan industri terpadu. Dalam perjalanannya mereka kesulitan mencari investor untuk mengisi slot seluas 100 hektar tersebut. Akhirnya mereka maju satu – satu untuk mengisi tanah yang ada. Seharusnya, izin yang diurusnya pun mulai dari awal lagi, bukan mendompleng pada izin PT. Bira Industri Rejeki Agung. Karena setiap jenis usaha berbeda pengelolaan dan berbeda dampak yang ditimbulkan,” jelas Uus. (andri gondrong)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here