Diduga, Banyak Gudang dan Pabrik di Cirebon Melanggar Perda

0
491

KABUPATEN CIREBON – Tidak sedikitnya Pabrik atau Pergudangan di wilayah Kabupaten Cirebon yang bersifat komersial dari beberapa perusahaan yang terkesan tidak menghiraukan aturan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Seri E. 6 Tentang Garis Sempadan sehingg mendapat perhatian dari beberapa elemen masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya dari penggiat sosial kontrol yang tidak jarang memonitoring para pelaku usaha yang diduga melanggar aturan Perda tentang garis sempadan.

Salah satu contoh Pabrik Almunium PT. Handal yang terletak di desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang diduga melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2012 Seri E. 6 Tentang Garis Sempadan dan pihak terkait belum bisa ditemui oleh awak media, hal ini dapat dilihat dari batas bangunan Perusahaan tersebut yang sangat dekat dengan Sungai Wadas kini disorot Penggiat kontrol sosial.

Saat ditemui (01/12/18) Kades / Pejabat Sementara (PJS) Desa Tegalsari Miskad Masduki berharap agar pihak terkait, khususnya dinas terkait di Pemkab Cirebon agar bisa menertibkan aturan yang ada, sehingga pelaku usaha tidak sekonyong-konyong membangun pergudangan di area garis sempadan.

“Saya harap, dengan adanya Perda Nomor 11 Tahun 2012 Seri E. 6 tentang garis sempadan agar pihak pelaku usaha dapat menyadari aturan yang harus diperhatikan, dan apa bila terbukti bagi para pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut maka besar harapan Pemerintah Desa Tegalsari kepada Dinas terkait agar dapat menertibkan aturan tersebut sesuai prosedural”, terangnya saat disambangi diruangan Kades Tegalsari Sabtu 01/12/18

Sementara Yono, masyarakat Kabupaten Cirebon sangat menyayangkan apabila Perda tersebut tidak diperhatikan bagi para pelaku usaha sehingga menjadi sorotan publik yang berpendapat kepada Dinas terkait tidak tegas untuk Menindaklanjuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 itu.

“Apa bila adanya perusahaan yang melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2012 Seri E. 6 tentang garis sempadan, saya harap Pemkab Cirebon khususnya Dinas terkait benar-benar harus punya inisiatif mengambil tindakan untuk memberikan sangsi sesuai aturan, semisalkan sangsinya harus adanya pembongkaran bangunan, maka Dinas terkait harus benar-benar bernyali untuk mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon percaya Kepada Pemkab Cirebon yang tidak segan-segan memberikan sangsi kepada oknum pengusaha sesuai aturan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Seri E. 6 tentang garis sempadan”, tegasnya Yono masyarakat Kabupaten Cirebon penuh harap.