Selasa, Juni 25, 2024
BerandaDaerahDesa Cirebon Girang Mangkir Di Sidang KIP

Desa Cirebon Girang Mangkir Di Sidang KIP

KABUPATEN CIREBON.- Komisi Informasi Kabupaten Cirebon secara resmi telah memanggil para pihak yang bersengketa dan Termohon Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon mangkir tidak menghadiri sidang perdana melawan Pemohon M.Ali & Naufal. Rabu (28/2)

Ketua Komisi Informasi Kabupaten Cirebon, Drs. Tatang Suwardi menegaskan berdasarkan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik semua lembaga publik, baik itu lembaga publik pemerintah maupun lembaga publik non pemerintah wajib taat menjalankan  peraturan perundangan undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
“Siapa pun yang melanggar aturan hukum tentu ada konsekuensinya. Begitu juga jika melanggar Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ada ancaman pidana sanksinya, ” tandasnya.
Menurut Tatang dibentuknya Komisi Informasi Kabupaten Cirebon sebagai lembaga independen yang menjalankan amanat Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memfasilitasi adanya sengketa informasi di daerah.
Seperti hari ini (Rabu, 28 Februari 2018) Komisi Informasi Kabupaten Cirebon secara resmi telah menyampaikan ke para pihak (Termohon & Pemohon) surat nomor : 003/KI.Kab.Crb/ PSI/II/2018 tanggal, 28 Februari 2018. Perihal Panggilan Sidang yang tembusan di sampaikan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, jelas Tatang
Surat panggilan tersebut, berdasarkan surat permohonan penyelesaian informasi publik dari M.Ali & Naufal sebagai Pemohon pada tanggal, 23 Februari 2018. Dasar permohonan tersebut Pemohon telah meminta informasi publik melalui surat permohonan konfirmasi dan salinan dokumen informasi publik tentang daftar penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kinerja Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun  Kabupaten Cirebon pada tanggal, 15 Desember 2017
Karena Permohonan Konfirmasi dan Salinan Dokumen Kegiatan dan atau Program Kerja pada Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon  berupa salinan dokumen rencana dan realisasi daftar DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran)  Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun  Kabupaten Cirebon  tidak ada jawaban. Kemudian Pemohon mengirimkan surat ke 2 (dua) yang menyebutkan keberatan terhadap tidak di responnya surat yang pertama Permohonan konfirmasi & salinan DPA informasi publik tersebut, terangnya.
Permohonan informasi publik dari Pemohon berdasarkan Undangan undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F, Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat, Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Daerah ( Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 – 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, paparnya
Dijelaskan, permohonan konfirmasi informasi publik berupa salinan dokumen rencana dan realisasi DPA Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun  Kabupaten Cirebon atau kegiatan yang dibiayai oleh keuangan negara (APBN/APBD) atau sumbangan dari pihak ketiga dan masyarakat tersebut bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan undang-undang dan Perda .
Dalam undang undang disebutkan antara lain Pemohon Informasi Publik di Pasal 4 ayat (1)  Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ayat (2)  Setiap Orang berhak : a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik ; b.  menghadiri  pertemuan  publik  yang  terbuka  untuk  umum untuk memperoleh Informasi Publik ; c.  mendapatkan  salinan  Informasi  Publik  melalui  permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d.  menyebarluaskan Informasi  Publik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Didalam Bab I V Informasi  Yang  Wajib di Sediakan & di Umumkan di Bagian Kesatu dijelaskan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala di Pasal 9 ayat (1)  Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Ayat (2)  Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  meliputi : a.  informasi yang berkaitan dengan Badan Publik ;  b.  informasi  mengenai kegiatan  dan  kinerja  Badan  Publik terkait ; c.  informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.  informasi  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. (3)  Kewajiban  memberikan dan menyampaikan Informasi  Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit  6 (enam) bulan sekali. (4)  Kewajiban menyebarluaskan Informasi  Publik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau  oleh  masyarakat  dan  dalam  bahasa  yang  mudah dipahami. (5)  Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut  oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  di Badan Publik terkait. (6)  Ketentuan  tentang  kewajiban  Badan  Publik  memberikan dan menyampaikan  Informasi  Publik  secara  berkala  sebagaimana dimaksud  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut
dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Ketentuan pidana di Pasal 52 menegaskan dalam Pasal 52 bahwa Badan  Publik  yang  dengan  sengaja  tidak  menyediakan,  tidak memberikan,  dan/atau  tidak  menerbitkan  Informasi  Publik  berupa Informasi  Publik  secara  berkala,  Informasi  Publik  yang  wajib diumumkan  secara  serta-merta,  Informasi  Publik  yang  wajib  tersedia
setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini,  dan  mengakibatkan kerugian  bagi  Orang  lain  dikenakan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). ( Ali G)
RELATED ARTICLES
- Advertisment -    

Most Popular

Recent Comments