Demi Datangkan Investor, RUU Fidusia Diperlukan Guna Kepastian Hukum

0
178

Jakarta.- Pencatatan objek fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi. Alasannya, tak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya (refidusia objek fidusia-red).

Karena itu, sejumlah usulan perubahan dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) BPHN Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) bersama para praktisi yang diadakan di Kantor BPHN, Jakarta Timur, Selasa (9/7/2019).

Salah satu pembicara Otty H.C.U Panoedjoe SH.,Sp,N., MH., menyampaikan materi bertajuk ‘Implementasi UU Jaminan Fidusia Dalam Praktek dan Solusinya’.

Tampak hadir dalam FGD tersebut ialah perwakilan dari World Bank, OJK, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Dirjen AHU dan Kemenkumham, Dirjen Per UU, Bapenas, Bekraf, Dekan Universitas, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiyaan Indonesia dan lainnya.

Menurut Otty, usia UU Fidusia sudah 20 tahun. Rasanya sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. “Eranya sudah berbeda. Karena itu, dituntut perubahan mendasar dari produk hukum ini,” pungkas Otty.

Dengan adanya pengajuan RUU perubahan ini, maka handycap yang ada akan terselesaikan. Selain itu, kepentingan banyak pihak terhadap UU tersebut nantinya akan terakomodir.

“RUU Perubahan ini harus mendorong kepastian hukum, sehingga mendorong investor untuk masuk ke Indonesia. Tanpa kepastian hukum, investor akan sulit masuk ke Indonesia,” tukasnya.

Beberapa perubahan dikemukakan Otty, pasal demi pasal. Mulai dari pendahuluan, lalu pasal demi pasal isinya kita coba bedah dan kritisi. Begitu juga soal pendaftaran fidusia, eksekusi dan lainnya.

Demikian juga soal sentralisasi fidusia, menurut Otty, intinya pada punishment. “Semua aturan kalau tidak ada punishment-nya ya tidak ada artinya. Seperti akta yang tidak bernomor, ini sangat berbahaya sekali,” tegasnya.

Harapan kita, masukan-masukan yang sudah diberikan kiranya bisa dipertimbangkan. Untuk selanjutnya dimasukkan, sehingga UU yang ada nanti lebih mencerminkan revolusi teknologi. Dan dengan adanya masuk-masukan dari beberapa birokrasi, kita akan semakin sempurna dan semakin safety dengan adanya kepastian hukum di negara kita ini.

Sebagai praktisi, lanjut Otty, kami berharap semoga masukkan-masukkan kita didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk suatu undang-undang yang lebih mencerminkan era 4.0.

Otty juga menilai, RUU itu ternyata masih kurang. Yaitu dari Dirjen HAKI dan Perhubungan karena ini menyangkut tentang kapal. Kalau itu kita ulang lagi supaya bisa memberikan masukan-masukan supaya RUU tentang fidusia bisa lebih baik dan lebih perfect.

“Dengan adanya FDG seperti ini sangat menguntungkan karena selama ini undang-undang fidusia sudah 20 tahun lalu. Seiring perkembangan jaman, era globalisasi dan juga era 4.0 ini tentunya harus banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dimasukkan di dalam UU Fidusia. Dengan adanya RUU ini, apalagi semua pihak dipanggil dan didengarkan itu menurut saya sangat baik sekali untuk kemajuan,” ujarnya.

Karena selama ini belum ada pengecekan. Seperti contoh soal tanah, harus ada pengecekan dulu sebelum kita stempel. Kalau yang namanya barang bergerak bagaimana pengecekannya?.

Seperti contoh kita punya gelas, gelas itu dibawa siapa tidak ada kepastiannya. Tapi kalau kita punya barang lalu kita daftarkan kepada pihak terkait, seperti kita punya kapal kita daftarkan ke Syahbandar bukti kepemilikannya.

“Begitu juga ketika kita punya pesawat maka kita ke Kemen Perhubungan, seperti motor/mobil itu ke Samsat. Kalau itu bisa kita tindaklanjuti, sehingga ketika kita pasang fidusia langsung stempel setelah pasang fidusia pertama,” imbuhnya. (Elwan)


Komentar Anda?