Inapos, Jakarta.- Menyapa dan menyerap aspirasi warga kembali dilakukan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, H. Syarifuddin, S.E pada resesnya di Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (2/10/2018) sore.
Sebagaimana pada reses-reses sebelumnya H. Syarifuddin menjelaskan berbagai hal terkait lingkup tugasnya sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian.
Dalam sesi dialognya, Iriyani selaku warga RW 12 menyampaikan kesulitan dalam berurusan kepada pihak Rumah Sakit (RS) ia katakan, “sekarang ini peraturannya walaupun korban dirawat di Puskesmas setempat seperti Puskesmas yang terdapat di wilayah kami yaitu Semper Timur 1, kita berobat di situ jika diwajibkan itu harus dirawat tidak dirujuk lagi ke Rumah Sakit Koja. Tetapi dirujuk ke rumah sakit yaitu wilayah Cilincing yang ada di Semper Timur, itu sangat mempersulit keadaan pasien kalau sudah urgent (darurat), seandainya ditolak kan sudah memakan waktu jadi kondisi pasien akan semakin parah,” ucapnya..
Lain halnya dengan jumadi selaku warga ia menanyakan kebenaran apakah bantuan untuk masjid dan musholla itu benar, masjid 5 juta dan mushola dua setengah juta.
Terkait masukkan tersebut, H. Syarifuddin menerangkan, BPJS sebenarnya tidak mengatur masalah birokrasi yang Ibu sampaikan, kalau saudara Ibu dari Irian pemegang BPJS datang ke Jakarta tiba-tiba sakit mau tidak mau harus dirawat di RS yang berada diwilayah tersebut, sebab BPJS itu berlaku di seluruh Indonesia dan Rumah Sakit yang didatangi wajib menerima tidak boleh tidak, harus ditangani oleh emergency kalau sudah pulih baru dirujuk ke rumah sakit lain. Jangan hanya karena birokrasi si pasien kehilangan nyawa,” terang Politisi dari Fraksi Hanura.
Lalu menanggapi bantuan untuk masjid dan mushola itu benar, apakah masjid itu memiliki surat-surat untuk kelengkapan. Kalaupun sudah lengkap bisa diajukan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan itu terdapat di Kecamatan. Sedangkan apabila persyaratannya tidak lengkap baik itu sertifikat ataupun Akta Jual Beli (AJB), bisa melalui surat keterangan dari Kelurahan, atau bisa langsung tanyakan ke DMI cabang Jakarta Utara.
Saat diwawancarai Inapos.com mengenai perekonomian warga, Syarifuddin juga nantinya akan memberdayakan warga, seperti contoh bagaimana cara membuat sepatu yang murah. Kita juga akan melakukan hal tersebut bersama teman-teman Cibaduyut, seperti sepatu anak sekolah. Karena dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) ada juga oknum-oknum pedagang yang mematok harga sangat tinggi.
Syarifuddin juga meminta warga untuk mengagendakan kegiatan dalam bentuk dialog. “Tidak formal seperti sekarang dan itu akan bergiliran, misalnya diwaktu pertama di rumah RW ataupun warga sambil kerja bakti bersama,” ujarnya. (El)