Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Pemda yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi. Er
SEMARANG.- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertekad mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat.

Oleh karenanya, Ganjar mengumpulkan bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng menggandeng KPK, untuk mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan tindakan korupsi.

 

“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Pemda yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi di Wilayah Pemprov Jateng, yang berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/22).
Menurutnya, Inspektorat, Mendagri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Korpsugah dari KPK, akan membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
“Saya ceritakan secara terbuka, ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali, tapi dari sisi kelakuan itu enggak benar,” terangnya.
Ganjar menceritakan juga kejadian akhir-akhir ini, yaitu OTT, yang bisa terjadi di manapun, seperti di Pemalang. Dia senang karena hari ini bupati, wali kota, pejabat provinsi, dan DPRD, semua ikut acara tersebut, agar bisa memperbaiki sistem, serta mencegah korupsi.
“Korupsi tidak cukup lip service (hanya di bibur). Buktinya, dikandani juga ngeyel, kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya.
Dalam konteks inilah, pertemuan pagi itu, menurut orang nomor satu Jateng ini, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/ kota, bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi.
Ganjar mencontohkan, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat, dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik.  Mitigasi korupsi ada di situ.
Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ, dengan syarat,  yang tidak penting ya mesti dibuang,” tambahnya.
Ditambahkan, pengesahan APBD harus memasukkan aspirasi rakyat. Di antara yang harus ditolong adalah daerah miskin, membereskan potensi stunting, menangani politik pangan seiring perubahan iklim global, dan perbaikan kondisi eksternal terkait adanya peningkatan harga
“Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati,” tegasnya.
Ganjar mengingatkan agar DPRD mengontrol itu, sehingga tidak ada yang terlibat. Baik itu eksekutif maupun legislatif.  Dia mencontohkan, di pemprov umpama, dia minta publik untuk lapor kasih data siapa main, siapa minta. Kalau ketahuan akan dipecat.
“Yang sekarang di kabupaten/ kota, kita harapkan beberapa contoh yang ada di kabupaten/kota yang bagus ditiru. Karena bagus lho, inovasi di kabupaten/kota yang mendorong transparansi dan akuntabilitas itu,” ucapnya.
Ganjar berharap, dalam kegiatan ini tidak terjadi korupsi. Pihaknya tidak pernah bosan mengingatkan. Mengingatkan diri dan mengingatkan semua yang diamanahi masyarakat, untuk membangun bangsa tanpa korupsi.
Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron menilai, upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng.
“Tadi kan komitmennya (Ganjar) aja ngapusi aja korupsi (tidak bohong tidak korupsi) itu yang kami tagih. Kami harapkan terimplementasi, bahwa setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” kata Ghufron, ssusai acara.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng, tapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan, maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi.
“Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov, tapi harapannya dilaksanaakan pada tata kelola dan komitmen Aja Ngapusi Aja Korupsi, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi,” terangnya.
Ditambahkan, KPK hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Mereka mencegah dengan melakukan dua hal, yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan, dan layanan publik yang transparan, adil, akuntabel. Karena itu, visi dari tata kelola perlu diperbaiki. Selanjutnya, pencegahan tidak cukup tata kelola saja, tapi peningkatan integritas, yaitu komitmen menjadi pelayan rakyat.
“Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada, maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi, tapi tidak bagus di kenyataan,” pungkasnya. (Er)