CBA : Kejaksaan Kota Cirebon Harus Periksa Disdamkar

0
397

BEKASI,- Adanya temuan BPK RI tentang kelebihan bayar atau Mark Up pembelian sepatu boot tahan api di Dinas Pemadam Kebaran (Disdamkar) Kota Cirebon seperti yang diberitakan sebelumnya, http://inapos.com/temuan-bpk-ri-kelebihan-bayar-di-disdamkar-dan-bansos-dipakai-raftting/

Center for Budget Analisys (CBA) angkat bicara,terkait temuan BPK RI tersebut.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, kepada redaksi menyampaikan bahwa proyek pengadaan tersebut terindikasi kuat mark up.

“Untuk pengadaan sepatu boot serta fire boot dua-duanya terindikasi kuat ada mark up. Modusnya yang pertama di pengadaan sepatu boot, oknum Disdamkar melambungkan harga satuan barang. Sedangkan dalam pembelian fire boot terindikasi harganya sengaja dibuat normal, namun mereka memainkan di volume atau jumlah barang yang dibeli diperbanyak (tidak sesuai kebutuhan),” jelas Jajang melalui aplikasi pesan Whatsapp, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, hal ini terbukti barang yang telah dibeli pada akhirnya mubazir.

“Sejak perencanaan tidak berdasarkan kebutuhan alias dimainkan,” tambahnya.

Masih menurut Jajang, dalam temuan di DPUPESDM tentang penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai.

“Sedangkan untuk penggunaan dana Bansos buat studi banding ini juga pelanggaran, karena jelas tidak sesuai ketentuan,” paparnya.

Dan untuk aset yang hilang senilai Rp 15 miliar, kemungkinan besar karena lemahnya sistem pengawasan intern dari Pemkot Cirebon.

“Sehingga banyak aset milik Pemda berpindah tangan, hal ini jelas wajib ditelusuri oleh Pemkot Cirebon agar aset tersebut segera kembali ke tangan yang benar,” tulisnya.

Temuan BPK RI ini sudah seharusnya ditindaklanjuti pihak berwenang khususnya Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, tambahnya.

“Pemkot Cirebon khususnya Walikota Cirebon juga harus menunjukan niat baik, agar masalah ini dapat dituntaskan dengan cara segera evaluasi dinas terkait kalau perlu bersih-bersih dari pejabatnya yang nakal, agar APBD Kota Cirebon tidak terus jadi bancakan oknum pejabat tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Namun pihak Kejaksaan Kota Cirebon melalui Kepala Seksi Intelejen (Kasie Intel) Nurul Hidayat SH menyampaikan bahwa pihaknya perlu melihat LHP BPK RI tersebut.

“Kami harus melihat hasil temuan BPK RI tersebut dan apa rekomendasi BPK RI terhadap dinas terkait serta Pemkot Cirebon. Jika betul ada kelebihan bayar, apakah kelebihan tersebut telah dikembalikan, serta jika telah dikembalikan ya selesai,” jawab Nurul saat diminta tanggapannya terkait Hasil temuan BPK RI itu, Minggu lalu.

Menurut Nurul, hal ini perlu ditanyakan kepada Inspektorat Kota Cirebon.

Saat Inapos hendak meminta tanggapan pihak Inspektorat, masih bungkam. (Cep’s)