C Suhadi : Proses Divestasi Saham Freeport, Tidak Seperti Beli Kendaraan

0
517

Inapos, Jakarta.- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki tahun keempat pada 20 Oktober 2018. Pada tahun ini, terjadi sebuah prestasi oleh pemerintah dengan pembelian tambang emas Grasberg atau yang dikenal sebagai Freeport.

Tambang emas di tanah Papua itu sebelumnya dikuasai oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di bawah PT Freeport-McMoran asal Amerika Serikat (AS) dan PT Rio Tinto Indonesia di bawah Rio Tinto Group asal Inggris.

Jauh sebelum Presiden Jokowi berkuasa, isu Freeport sudah lama menjadi topik panas di medan perpolitikan nasional. Akhirnya, setelah bernegosiasi panjang, penandatanganan untuk membeli saham Freeport dilakukan pada Kamis, 12 Juli 2018 lalu. Adapun efeknya, 51% saham Freeport akan dimiliki Indonesia.

Namun, polemik Freeport tak hentinya menjadi isu yang tiada akhir. Salah satu relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, C Suhadi selaku Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) menyesalkan atas ramainya polemik Freeport. Saya melihat bahwa berkaitan dengan polemik Freeport, dari segi perjanjian dan kesepakatan itu sudah clear. Artinya 51% saham Freeport itu menjadi milik Indonesia, sehingga tidak perlu diperdebatkan.

“Kalaupun ada yang bertanya kok belum selesai, ini kan peralihan saham dan tentunya harus berlandaskan hukum yang berlaku. Tidak seperti beli kendaraan, BPKB-nya diserahkan sudah menjadi milik orang. Dari data yang ada seperti diketahui, ada permintaan Freeport kepada pemerintah dan itu jumlahnya tidak kecil, begitu pula sebaliknya maka keduanya harus mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi,” ucap Suhadi yang juga seorang pengacara senior saat ditemui di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10/18).

Yang dialihkan itu sahamnya bukan Freeportnya, lanjut Ketum Ninja, kerjasamanya masih tetap ada antara Amerika dan Indonesia. Nanti yang didapat pemerintah berupa keuntungan/dividen, yaitu 51% saham, kan menguntungkan buat bangsa kita. Dan kalau masih ada yang belum selesai karena memang harus ada prosedur yang harus ditaati dan diikuti yang kita tunggu pemerintah bekerja, namun sekali lagi masalah saham sudah final.

Ia pun menegaskan sebaiknya untuk tidak membawa persoalan Freeport ke dalam pusaran politik, “jadi jangan bicara dalam konteks politik, bicaralah dalam konteks hukumnya. 51% itu harus di apresiasi karena saham 51% adalah perjuangan pak Jokowi, Presiden sebelumnya mana?, tidak ada yang berani mengungkit soal itu,” tegasnya.

Ia juga berharap kepada para penantang Petahana, agar dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah jangan asbun (asal bunyi-red), tetapi harus berbasis data dan fakta juga bersifat mengedukasi masyarakat. (El)