Buntut Tebar Prosposal, Ketua DPRD Kota Cirebon Dilaporkan BK DPRD

0
53

KOTA CIREBON.- Proposal yang ber kop DPRD Kota Cirebon untuk pemasangan spanduk yang ditujukan untuk perusahaan dan instansi lainnya kini berbuntut panjang.

Ketua DPRD Affiati, S.Pd kini dilaporkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon oleh Furqon Nurzaman.

Menurutnya, pelaporan ini upaya untuk mengusut tuntas keluarnya proposal berlogo lembaga DPRD Kota Cirebon. Pasalnya proposal tersebut tidak mencerminkan sama sekali tugas dan fungsi DPRD sebagaimana peraturan perundang – undangan.

“Ini justru merendahkan harkat dan martabat DPRD sebagai lembaga terhormat,” ujar Furqon kepada inapos.com, Kamis (8/4/21).

Masih kata Furqon, di situasi pandemi Covid-19 yang jelas memberikan dampak penurunan signifikan terhadap roda perekonomian. Permintaan sebagai Donatur atau Sponsorship kepada pelaku usaha tentunya menjadi beban tersendiri bagi para pelaku usaha ditengah upaya mencegah terjadinya efisiensi pekerja (PHK) dan sekaligus menafikan kesungguhan pemerintah untuk dapat membantu meringankan beban para pelaku usaha.

“Tidak elok lah di situasi begini (pandemi Covid-19) kok mereka (pelaku usaha) dibebankan seperti itu,” terangnya.

Ia menegaskan, Bahwa memperhatikan pernyataan klasifikasi Ketua DPRD Kota Cirebon dan Pihak Media Promo Production di berbagai media massa tanggal 7 April 2021 yang menyatakan jika telah terjadi kesalahan dalam penggunaan Kop surat DPRD Kota Cirebon, maka kiranya Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon untuk dapat mengusut tuntas bagaimana sampai terjadi adanya kesalahan dalam penggunaan Kop surat DPRD tersebut.

“Ini Kop surat DPRD bukanlah barang bebas yang bisa diperoleh siapapun termasuk Media Promo Production,” tegasnya.

Furqon menambahkan, bahwa pernyataan tentang pengakuan Ketua DPRD Kota Cirebon tentang kebenaran atau keabsahan surat tersebut yang telah ditandatangani, hal ini menunjukan jika Ketua DPRD Kota Cirebon sebegai pihak yang pang bertanggung jawab atas terbitnya surat tersebut.

“Oleh karena itu klarifikasi yang disampaikan oleh Pihak Media Promo Production dengan meminta maaf kepada Ketua DPRD Kota Cirebon justru menimbulkan pertanyaan besar karena Pihak Media Promo Production seperti yang di jelaskan sebagai Pemohon Dukungan atas proposal yang telah disampaikan melalui Sekretariat DPRD,” urainya.

Dengan demikian, sambung dia, otoritas menjawab surat apakah akan dalam bentuk dukungan atau permohonan meminta sponsorship dan donatur ada pada Ketua DPRD Kota Cirebon, kecuali pihak Media Promo Production diberikan izin oleh Ketua DPRD Kota Cirebon untuk membuat atau menggunakan Kop Surat DPRD Kota Cirebon secara suka-suka atau pihak Media Promo Production menggunakan Kop Surat DPRD Kota Cirebon secara diam-diam.

“Maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana caranya memperoleh Kop Surat, Nomor Surat, Stempel dan Tandatangan Ketua DPRD Kota Cirebon. Dengan menyisakan banyak pertanyaan di masyarakat maka mohon kiranya Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon untuk memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Kota Cirebon untuk memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya mengingat DPRD Kota Cirebon bukankah lembaga milik pribadi yang wajib dijaga kehormatannya,” tandasnya. (Kris)