Brigade 08 Siap Bantu Warga, PT. PMA Bantah Alamat Palsu

0
292

KABUPATEN CIREBON.- Polemik pembangunan makam mewah atau makam modern yang dibangun di daerah peebatasan desa Sampiran, kecamatan Talun, kabupaten Cirebon terus bergulir.

Pembangunan makam yang di kerjakan oleh PT. Pagoda Mitra Abadi (PMA), masih terus dilakukan walau sebagian masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Brigade 08 Cabang Cirebon meminta proyek tersebut untuk dihentikan.

Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh ketua Brigade 08 cabang Cirebon, Erwien Priyana. Pihaknya masih terus berkordinasi dengan masyarakat juga DPD brigade 08 dan DPP.

” Kami siap kawal dan advokasi masyarakat Cirebon khususnya terkait warga desa Sampiran, yang terkena dampak langsung terkait pemakaman modern yang sedang di jalankan oleh PT. PMA” tegas Erwin dalam rilisnya.

Masih menurut Erwin, Terkait banyaknya kejanggalan dalam proses izin dan rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan hukum dan sarat dengan kepentingan Arogansi Pemerintah Kab Cirebon dalam mengakomodir investor/pengembang yang masuk ke Cirebon.

“Mereka sementara mengabaikan Lingkungan Hidup, Sosial Kultur (Kearifan Lokal) serta ketidakjelasan RT/RW dan belum lagi persoalan lain kabupaten Cirebon yang belum memiliki RDTR (rencana detail tata ruang). Selain itu, persoalan izin yang hanya mengacu pada BKPRD sebagai dasar fatwa izin lokasi dan pembangunan kantor juga pagar keliling”, papar Erwin.

Menanggapi pernyataan dan tudingan bahwa PT. PMA memakai alamat palsu, PT. PMA melalui Soni selaku Manajer Marketing yang ditemui Inapos, Kamis (7/08/2017) di kantornya yang bertempat di Cirebon Super Blok (CSB) Kota Cirebon. Pihak tidak peduli tudingan tersebut.

“Alamat yang di Jalan Kalijaga tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pihak kabupaten Cirebon”, jelas Soni ketika diminta tanggapannya terkait tudingan alamat palsu.

Masih menurut Soni, justru pihak yanh menyatakan bahwa alamat PT.PMA yang tercantum dalam surat Fakta Integritas tersebut palsu, sangat tidak dipedulikan.

“Mereka itu kan punya kepentingan, jadi kami tidak peduli, karena segala kelengkapan administrasi sudah lengkap. Ini kan negara bebas, bebas mengeluarkan pendapat, jadi silahkan saja mau berkata apa”, bantah Soni.

Berdasarkan informasi yang diterima Inapos, besok Jum’at (8/08/2017) akan ada pertemuan antara pihak PT.PMA dan DPRD kabupaten Cirebon.

Sampai berita ini diturunkan, pihak BPMPT kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup serta Bappeda kabupaten Cirebon, belum memberikan tanggapannya.


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here