Bongkar Muat Batubara, Kompensasi atau Relokasi

0
80

Penulis : Kasno Hardi Iwan (Aktivis dan Warga Pesisir sekitar Pelabuhan Pelindo II Cirebon).

Polemik terkait dibukanya kembali aktifitas bongkar muat batu bara Pelabuhan Cirebon 27 September 2016 membuat elemen masyarakat terbelah-belah karena berbagai kepentingan.

Dimana, sebagian menyatakan mendukung (setuju) karena diuntungkan secara materi, atau ada hubungan secara pekerjaan, dan mayoritas tetap bersikukuh menolak karena merasa dirugikan dan hanya terkena imbas dari dampak bongkar muat batubara yaitu pencemaran lingkungan dan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat terutama balita seperti penyakit ISPA, mata, kulit, batuk, demam dll karena kualitas udara yang tidak sehat.

Pro dan kontra batubara terus saja terjadi hinga saat ini, dengan tanpa bermaksud menyalahkan pihak manapun dikarenakan masing-masing punya alasan dan kepentingan yang rasional itulah realitanya.
Sayangnya ketika masyarakat sudah membuka diri justru sebagian dari Para Pelaku Usaha PBM-OWNER batubara kurang/tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi TANGGUNGJAWABNYA sebagaimana yang dijanjikan kepada Masyarakat sekitar.

Dilain sisi KSOP dan Pelindo II Cirebon juga terkesan tidak serius dalam memediasi konflik antara Pelaku Usaha dengan Perwakilan masyarakat ( FPB-Forum RW Panjunan) terkait masalah pembayaran DANA KOMPENSASI batubara utamanya, dan juga masalah pencemaran lingkungan serta Ketenagakerjaan.

Kemudian permasalah berikutnya adalah tentang Pengelolaan Dana KOMPENSASI DEBU BATUBARA oleh FPB dan Forum RW yang tidak transparan sehingga disinyalir kuat adanya potensi Penyalahgunaan Dana Kompensasi, sehingga wajar apa bila mayoritas warga Panjunan mempertanyakan tentang dana kompensasi tersebut seberapa besar tiap bulannya? dan untuk apa saja? dikarenakan banyak masyarakat yang tidak tahu menahu dan bahkan banyak pula yang tidak pernah menerima atau menikmati sama sekali.

Ternyata potensi konflik lingkungan terkait bongkar muat batubara bukan sebatas itu saja, karena masih ada tuntutan masyarakat Cangkol Lemahwungkuk untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang sama atas DANA KOMPENSASI BATUBARA sejak dibuka kembali hingga sekaramg belum juga diakomodir apa lagi direalisasi, padahal menurut mereka dampak debunya sama bahkan lebih dirugikan karena jalur angkutan batubara (DUMTRUCK) dari Pelabuhan Cirebon ke Tempat tujuan adalah seluruhnya lewat pintu keluar Pos 1 Pelabuhan melalui Jln. Yos Sudarso kearah timur menuju Jln.By Pas ke Palimanan atau Tol Kanci atau langsung ke stockpille di wilayah Cirebon Timur.Jadi persoalanya bukan sekedar polusi udara saja, tetapi juga adanya kemacetan dan rawan kecelakaan lalulintas yang sering kali menyebabkan korban meninggal dunia.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan bongkar muat batubara dan konflik dengan lingkungan maka menimbulkan persoalan yang dilematis bagi DPRD yang sampai sekarang masih pada sikap Rekomendasi “Tutup Permanen Bongkar Muat Batubara Di Pelabuhan Cirebon”, dan Pemerintah Kota Cirebon dimana Walikota menginginkan agar Kepentingan Pemerintah dan Swasta bisa berjalan dengan baik tetapi kepentingan Masyarakat juga harus benar-benar diperhatikan oleh Pihak Pelabuhan dan Para Pelaku Usaha. Hal tersebut dimaksidkan agar hubungan yang baik, harmonis dan kondusif antara Pihak Pelabuhan dengan lingkungan masyarakat dapat benar-benar terwujud dan saling menguntungkan, akan tetapi sayangnya untuk menyatukan seluruh kepentingan agar jangan ada pihak-pihak yang dirugikan utamanya Masyarakat sekitar Pelabuhan ternyata bukanlah sesuatu hal yang mudah diwujudkan, semua amat tergantung daripada kesadaran dan Itikad baik para pihak Pemangku Kepentingan. Dan itulah beberapa hal yang menyebabkan konflik lingkungan dengan Pelabuhan Cirebon yang tak kunjung selesai hingga saat ini.

Kemudian selain itu juga terkait bahwa kedepannya dalam waktu yang tidak lama lagi juga akan ada REKLAMASI PENGEMBANGAN PELABUHAN CIREBON diperkirakan pada akhir 2020 dimulai untuk tahap 1 seluas 53 HA dan tahap 2 seluas 100 HA. Tentu wajar bila hal tersebut semakin menambah kecemasan masyarakat dimana persoalan lama saja belum bisa dituntaskan ditambah lagi adanya dampak REKLAMASI PELABUHAN CIREBON, dikarenakan aktifitas bongkar muat batu bara terus meningkat.
Pada tahun 2018 volumenya mencapai lebih dari 3.2Juta MT, di tahun 2019 sampai triwulan ke 3 mengalami kenaikan volume rata2/bulan 5-10% dan tentunya jika sukses REKLAMASI volume batubara diperkirakan dapat mencapai 4-5Juta MT/tahun, belum lagi dari komoditas lainya termasuk juga PETI KEMAS yang tentunya sangat mendominasi jalan raya sebagai akses keluar masuk dari dan ke Pelabuhan Cirebon.

Beberapa alasan dan permasalahan diatas tentu menjadi cukup sulit diprediksi apakah semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar lancar saja sementara banyak PR-PR lama yang belum bisa dituntaskan sebagaimana mestinya dan karena itu pula tidak menutup kemungkinan justru akan menimbulkan resistensi dan BANGKITNYA KESADARAN dan RASA SOLIDARITAS dari berbagai elemem masyarakat yang pada mulanya berseberangan dan saling curiga menjadi BERSATU untuk menyatakan sikap yang sama yaitu “TOLAK KOMPENSASI dan TUTUP BATUBARA (RELOKASI)”.

Jika demikian yang terjadi maka besar kemungkinan seluruh aktifitas bongkar muat batubara dan klinker akan pindah dari Pelabuhan Cirebon ke Pelabuhan Patimban yang benar-benar layak dan jauh dari Pemukiman Masyarakat.
Akan tetapi itu semua sangat tergantung bagaimana Kesadaran seluruh elemen Masyarakat untuk BERSATU dan BERJUANG demi HIDUP SEHAT tanpa POLUSI DEBU BATUBARA meskipun keputusan akhir sepenuhnya ada pada kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini KEMENHUB RI atas Rekomendasi dari KLHK.

KILAS BALIK:
Bahwa dengan pernah DITUTUPNYA aktifitas bongkar muat batubara di Pelabuhan cirebon mulai 25 Maret – 27 September 2016 maka seluruh kegiatan bongkar muat batubara berpindah sebagian besar ke Pelabuhan Marunda, dan sebagian lagi ke Pelabuhan Semarang dan Tegal, akibatnya ialah kos operasional membengkak luar biasa dan menimbulkan kerugian secara materiil yang tidak sedikit yang dialami oleh para Pelaku Usaha.

Menurut pengakuan berbagai pihak bahwa sekedar untuk keluar 1 Mobil Dumtruk bermuatan batubara dari Pelabuhan Marunda ke Jalan Raya harus melewati beberapa Pos Penjagaan yang dikoordinir oleh warga sekitar hingga harus mengeluarkan uang Pelancar mencapai Rp.200.000,-/ Dumtruk atau setara Rp.60-70Jt / Tongkang batubara dengan manifest 7.000MT. Tentu hal ini sangat sangat mahal dan memberatkan pengusaha, belum lagi dengan biaya operasional lainya.
Sementara di Pelabuhan Cirebon sebelumnya Rp.0/MT (gratis) dan saat ini hanya membayar uang KOMPENSASI sebesar Rp.1.300/MT atau setara dengan Rp.9.1Jt/ Tongkang bermanifes 7.000/MT.
Artinya bahwa pemborosanya mencapai lebih dari 600%, dan karena itu sangatlah wajar dan rasional jika dalam kurun waktu 6 bulan PT.Indosemen (ITP) mengalami kerugian hingga mencapai Rp.7Milyar dan PT.Pelindo II Cirebon mengalami kerugian hingga 4,5 Milyar, belum lagi kerugian-kerugian yang diderita oleh Owner, PBM dan Perusahaan angkutan banyak yang kolap karena merugi dari Ratusan Juta hingga milyaran Rupiah.

Itulah fakta dan realita yang terjadi pada saat itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan mengapa KSOP, PT.Pelindo, PT.Indosemen, Seluruh PBM dan Owner batubara berusaha dengan segala daya upaya untuk kompromi dengan perwakilan masyarakat (PMPB dan RW-RW) serta Pemkot Cirebon agar Bongkar Muat Batubara di Pelabuhan Cirebon dapat dibuka kembali dengan Janji; Akan meminimalisir dampak debu, Melibatkan penggunaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar Pelabuhan dan Memberikan Dana Kompensasi Debu untuk warga yang awalnya sebesar Rp.1.000/MT dan sejak 1 April 2017 menjadi Rp.1.300/MT batubara.

Seharusnya cukup jelas dan mudah dipahamai tentang bagaimana latar belakang Permasalahan Konflik lingkungan terkait Bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon dengan masyarakat dan bagaimana solusinya?

Sebagai WACANA dan SIMULASI apabila:
1. Permasalahan polusi dapat dicegah dan diatasi secara maksimal.
2. Prioritas tenaga kerja melibatkan masyarakat disekitar Pelabuhan Cirebon terealisasi.
3. Dana Kompensasi dibayar secara penuh oleh Pengusaha dan disalurkan secara baik, tepat sasaran dan transparan kepada masyarakat oleh FPB dan FRW Panjunan.
Kemudian warga Cangkol Lemah Wungkuk juga memperoleh hak yang sama atas DAMPAK BONGKAR MUAT DAN ANGKUTAN BATUBARA, dan semua benar-benar disalurkan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat maka besar kemungkinan Konflik Permasalahan Lingkungan antara Pihak Pelabuhan dan Masyarakat sekitar dapat berakhir dengan Adil, Damai, dan Kondusif.

Artinya Dana Kompensasi tidak hanya untuk Panjunan Rp.1.300/MT tetapi untuk Cangkol Lemahwubgkuk juga mendapatkan Dana Kompensasi Rp.1.200/MT misalnya, sehingga dana kompensasi yang dibayar oleh Owner melalui PBM seluruhnya Rp.2.500/MT atau setara Rp.17,5Jt./ Tongkang bermanifes 7.000MT.
Bandingkan dengan apa bila Bongkar Muat batubara di Pelabuhan Marunda???

Meskipun demikian semua tergantung dari para Pemangku Kepentingan dan juga Masyarakat sejauh mana itikad baik, konsistensi dan saling percaya diantara mereka.

Semoga dengan ini kiranya dapat menjadi bahan renungan, evaluasi dan pertimbangan seluruh Pemangku Kepentingan untuk berpikir arif dan bersikap bijak dalam menyelesaikan Permasalahan Konflik Lingkungan terkait BONGKAR MUAT BATU BARA di Pelabuhan Cirebon.
Dan apakah pada akhirnya polemik bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon akan terselesaikan dengan KOMPENSASI sebagai bentuk kompromi?, ataukah berakhir dengan RELOKASI karena penolakan mayoritas warga?
Tentu masih sulit untuk diperkirakan karena banyak faktor yang berpengaruh didalamnya.

Harap menjadi maklum dan TERIMAKASIH.

《KASNO HARDI IWAN》


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here